KPK Geledah Tiga Ruangan Dirjen ATR/BPN
KPK menggeledah tiga ruangan dirjen dan sejumlah direktorat ATR/BPN terkait penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya.
Menampilkan berita untuk “korupsi”
KPK menggeledah tiga ruangan dirjen dan sejumlah direktorat ATR/BPN terkait penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya.
KPK jerat 8 tersangka kasus suap dan gratifikasi ATR/BPN dengan pasal berlapis KUHP baru dan UU Tipikor, ditahan 20 hari sejak 15 September 2026.
KPK bongkar modus kode "V" dalam negosiasi suap pembukaan blokir sertifikat tanah Summarecon di Bogor, dari Rp2 miliar jadi Rp1,5 miliar.
KPK sita uang tunai senilai sekitar Rp106,3 miliar dalam OTT ATR/BPN, rekor terbesar sepanjang sejarah operasi tangkap tangan lembaga itu.
KPK ungkap kronologi OTT di Kementerian ATR/BPN, dari sengketa lahan Summarecon di Bogor hingga 19 orang diamankan dan 8 jadi tersangka.
Sebelum menduduki posisi eselon I di Kementerian ATR/BPN, Lampri memiliki perjalanan karier yang cukup panjang di lingkungan pertanahan.
KPK menyita uang tunai rupiah dan valuta asing dalam sekitar 20 koper terkait OTT ATR/BPN. Nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
KPK mengonfirmasi Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto diamankan dalam OTT terkait dugaan korupsi pengurusan HGB di ATR/BPN.
KPK dikabarkan menggelar OTT di BPN Kabupaten Bogor. Sejumlah pihak disebut diamankan dan penyelidikan dikabarkan berlanjut ke BPN Pusat.
Komisi III DPR menyoroti nama pihak yang disebut terkait kasus kuota haji namun belum masuk dakwaan. KPK diminta menelusuri berdasarkan fakta persidangan.
Komisi III DPR memasukkan 13 jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset.
Anggota DPR menekankan pentingnya asas transparansi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan dan benar-benar menyasar harta hasil korupsi.