Kasus Kuota Haji Memanas, Komisi III Soroti Puluhan Nama yang Tak Masuk Dakwaan

JAKARTA – Komisi III DPR RI menyoroti munculnya nama sejumlah pihak yang disebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji periode 2023-2024, namun belum tercantum dalam dakwaan perkara yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding mengatakan proses penegakan hukum dalam perkara tersebut harus tetap mengedepankan prinsip equality before the law atau persamaan setiap orang di hadapan hukum.

Menurut Suding, apabila dalam proses persidangan ditemukan fakta yang mengarah pada keterlibatan pihak lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk menelusuri lebih jauh peran masing-masing pihak berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan.

"Kita menghargai proses hukum yang sementara berlangsung di KPK dan saat ini sudah dalam proses persidangan. Kalau kemudian ada beberapa pihak yang diduga ada kaitan atau terlibat, prinsip equality before the law memang tetap dikedepankan," kata Suding saat ditemui semualini di Kanwil Bea Cukai DKI Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).

Komisi III Minta KPK Telusuri Pihak Lain

Suding menilai proses persidangan dapat menjadi salah satu ruang untuk mengungkap fakta-fakta baru mengenai pihak lain yang mungkin memiliki keterkaitan dengan perkara.

Ia menegaskan, apabila nama atau peran pihak tertentu kemudian terungkap dalam fakta persidangan dan menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim, KPK dapat menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.