Mensesneg Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Presiden Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi konfirmasi Wapres Gibran sampaikan niat mundur ke Presiden Prabowo dalam pertemuan 2,5 jam dan tempuh jalur PTUN.

JAKARTA, Semualini.com - Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara memberikan keterangan resmi terkait dinamika politik nasional yang menyita perhatian publik.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya pertemuan tertutup antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (10/11/2026).
Konfirmasi Pertemuan dan Niatan Pengunduran Diri
Pertemuan antara kepala negara dan wakilnya tersebut berlangsung secara intensif pada Selasa pagi, 10 November 2026. Berdasarkan keterangan resmi Istana, diskusi tertutup yang memakan waktu kurang lebih 2,5 jam itu membahas berbagai perkembangan situasi politik terkini.
Mensesneg Prasetyo Hadi memaparkan bahwa dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri dari jabatan. Keputusan tersebut diambil menyusul dinamika hukum yang berkembang terkait sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menanggapi berbagai spekulasi yang beredar di ruang publik, pihak Istana dengan tegas memberikan pelurusan informasi. Mensesneg menyatakan bahwa narasi yang menyebutkan Presiden Prabowo menolak niatan tersebut adalah tidak benar.
"Sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegasnya.
Dalam perbincangan tersebut, Wapres Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk menempuh jalur pembuktian hukum. Gibran berencana membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," imbuh Mensesneg.
Meski dihadapkan pada dinamika politik yang berkembang, pihak pemerintah memastikan bahwa jajaran Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik dan mitigasi bencana secara optimal.
© 2026 Semualini.com. Isi artikel ini dilindungi hak cipta. Menyalin atau mengutip wajib mencantumkan sumber dan tautan ke artikel ini.



