Menampilkan berita untuk “PK”
DPW SWI Jaya menggelar Kopdar dan silaturahmi di Jakarta Selatan untuk memperkuat soliditas pengurus, menyusun strategi organisasi, serta mempersiapkan Raker.
BPK mulai memeriksa laporan keuangan BPI Danantara dengan menekankan pentingnya tata kelola, akuntabilitas, serta akses terhadap data dan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan.
Kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor menyeret delapan tersangka, termasuk empat pihak yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Aliansi Gibran Nasional meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan evaluasi jika perkara tersebut berdampak terhadap pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menyatakan akan membahas pendidikan negeri gratis, Prabowo dalam pidato HUT PAN juga menegaskan bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang berangkat sekolah dalam keadaan lapar maupun mengalami stunting.
AHY merespons penggeledahan KPK di ATR/BPN dan menyebut proses hukum tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Penyidik KPK menggeledah rumah Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN Lampri di Jatiwaringin, Bekasi, terkait perkara dugaan suap HGB Summarecon Bogor.
Nusron Wahid menegaskan ATR/BPN menghormati proses KPK dan memastikan pelayanan pertanahan tetap berjalan di tengah penggeledahan.
Pemerintah menyiapkan E50 atau campuran etanol 50 persen untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.
KPK menggeledah tiga ruangan dirjen dan sejumlah direktorat ATR/BPN terkait penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya.
Ormas MADAS Nusantara siapkan Kotak Aspirasi untuk awasi BUMD dan dinas DKI Jakarta, dukung komitmen Gubernur Pramono Anung wujudkan Jakarta Bersinar.
KPK jerat 8 tersangka kasus suap dan gratifikasi ATR/BPN dengan pasal berlapis KUHP baru dan UU Tipikor, ditahan 20 hari sejak 15 September 2026.
KPK bongkar modus kode "V" dalam negosiasi suap pembukaan blokir sertifikat tanah Summarecon di Bogor, dari Rp2 miliar jadi Rp1,5 miliar.
