AHY Respons Penggeledahan KPK di ATR/BPN: Jadi Bahan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan

JAYAPURA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

AHY menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurut dia, proses tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pernyataan itu disampaikan AHY saat berada di Jayapura, Papua, Jumat (18/9/2026). Saat itu, AHY tengah menjalankan sejumlah agenda kunjungan kerja di wilayah Papua.

“Segala proses hukum yang sedang dijalankan, dan tentunya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan evaluasi yang perlu dilakukan oleh semua jajaran pemerintahan pusat dan daerah,” ujar AHY seperti dikutip AntaraTV.

AHY menekankan pentingnya evaluasi tata kelola pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Ia menyebut pemerintah perlu memastikan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara bersih dan berintegritas.

“Kita ingin memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang berintegritas, yang memberikan pelayanan publik yang seluas-luasnya,” kata AHY.

Menurut AHY, tata kelola pemerintahan yang baik juga berkaitan dengan upaya pemerintah mencapai berbagai target pembangunan, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.