Menampilkan berita untuk “DPR RI”
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi XIII mendalami temuan Ombudsman terkait fasilitas berstandar apartemen di Lapas Cibinong.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebut kementeriannya akan berbagi tugas dengan BRAN atau LPRA yang dipimpin langsung Presiden usai RUU Reforma Agraria disahkan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pastikan RUU Perampasan Aset ditarget disahkan 15 Desember 2026, kejar rapat aspirasi hingga masa reses.
Undang-undang baru ini merombak tata kelola konflik tanah di Indonesia lewat lembaga baru, redistribusi lahan, dan sejumlah aturan pidana.
DPR dan pemerintah resmi sahkan payung hukum baru reforma agraria yang menyasar pemerataan tanah bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat di seluruh Indonesia.
Pembahasan Tingkat I RUU Pengaturan Reforma Agraria rampung dan disepakati seluruh fraksi untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Ketua DPR Puan Maharani minta kajian matang soal kekuatan APBN sebelum wacana pendidikan gratis SD-PTN dari Presiden Prabowo direalisasikan.
Komisi VII DPR RI menyoroti belum optimalnya penyerapan KUR di Kota Depok. Pemkot Depok akan mengevaluasi kendala penyaluran sekaligus memperkuat akses pembiayaan UMKM melalui program Depok KUAT bersama Bank BJB.
Komisi III DPR menyoroti nama pihak yang disebut terkait kasus kuota haji namun belum masuk dakwaan. KPK diminta menelusuri berdasarkan fakta persidangan.
Komisi III DPR memasukkan 13 jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset.
