KUR Depok Belum Maksimal, Pemkot Siapkan Langkah Baru untuk UMKM
Komisi VII DPR RI menyoroti belum optimalnya penyerapan KUR di Kota Depok. Pemkot Depok akan mengevaluasi kendala penyaluran sekaligus memperkuat akses pembiayaan UMKM melalui program Depok KUAT bersama Bank BJB.

DEPOK – Belum optimalnya penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Depok mendapat perhatian Komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Kamis (10/9/2026).
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta Pemkot Depok mengambil langkah yang tepat untuk mendorong pelaku usaha memanfaatkan akses permodalan melalui program KUR.
Menurut Saleh, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha, agar dapat mengakses sumber pembiayaan yang tersedia.
“Saya kira ini momentum terbaik bagi Pemerintah Kota Depok untuk berbuat lebih banyak memberikan pelayanan bagi masyarakatnya,” ujar Saleh.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Komisi VII DPR RI dengan melakukan evaluasi serta meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak perbankan.
Pemkot Depok, kata Supian, perlu mengetahui penyebab belum optimalnya penyerapan KUR di wilayah tersebut. Evaluasi diperlukan untuk melihat apakah kondisi tersebut disebabkan rendahnya permintaan dari pelaku usaha atau terdapat kendala lain dalam proses penyalurannya.
“Nanti kita lihat di mana masalahnya, apa demand kurang atau ada hal lain yang memang menjadi penyebab Depok belum terlalu banyak serap dana KUR,” kata Supian.
© 2026 Semualini.com. Isi artikel ini dilindungi hak cipta. Menyalin atau mengutip wajib mencantumkan sumber dan tautan ke artikel ini.




