DPR Komitmen All Out Jadikan RUU Perampasan Aset Super Prioritas

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmennya untuk berupaya secara all out menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sebagai RUU super prioritas.

Saat ini, Komisi III DPR RI terus mengundang berbagai pihak untuk memberi masukan terkait RUU tersebut. Bahkan, rapat-rapat penjaringan aspirasi itu akan tetap digelar meski DPR memasuki masa reses mendatang.

"Mungkin ada sekitar delapan hari kerja di masa reses yang akan kita maksimalkan," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, seraya menambahkan rapat bisa berlangsung hingga malam demi penyerapan aspirasi.

Bantah Kinerja Lambat

Habiburokhman menepis anggapan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan lambat, meski rancangan itu sudah diusulkan sejak 2008. Menurutnya, kinerja Komisi III periode ini tidak bisa disamaratakan dengan periode-periode sebelumnya, karena sekitar 65 persen anggotanya adalah wajah baru dan struktur pimpinan komisi pun berubah. Ia menyebut, pada 2008, para anggota yang kini menjabat bahkan belum duduk di Senayan.

Dahulukan KUHAP

Ia menjelaskan, begitu menjabat pada periode 2024-2029, Komisi III lebih dulu memproses Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena dianggap sebagai fondasi dasar penanganan hukum pidana yang sudah diusulkan sejak awal era Reformasi — jauh mendahului usulan RUU Perampasan Aset pada 2008.

"Karena itu adalah pondasi dasar penanganan hukum pidana, KUHAP," ujarnya, menegaskan alasan pihaknya mendahulukan pembahasan beleid tersebut.

Setelah KUHAP rampung dibahas, Komisi III baru mengalihkan fokus ke RUU Perampasan Aset. Ia menyatakan hanya bisa bertanggung jawab atas kinerja yang berkaitan dengan periode saat ini.

Target Ketok Palu 15 Desember

Habiburokhman memastikan RUU Perampasan Aset ditargetkan disahkan dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2026.

"Kami pastikan 15 Desember kita sudah ketok di Paripurna," katanya.