Polri Ajukan Perlindungan Saksi Dalam Kasus Penyadapan Presiden ke LPSK

JAKARTA, Semualini.com - Langkah pengamanan intensif ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam mengusut skandal pelanggaran hukum di ring utama kekuasaan. 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara resmi mengajukan permohonan perlindungan keamanan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah proteksi ini ditujukan khusus bagi enam orang saksi kunci yang memegang keterangan penting.

Pengamanan Saksi dari Potensi Intervensi

Permohonan perlindungan tersebut diajukan untuk menjamin keselamatan serta kelancaran proses penyidikan yang sedang berjalan. 

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar komunikasi Presiden RI Prabowo Subianto ini melibatkan lingkaran institusi strategis, sehingga kehadiran pengamanan eksternal dinilai mendesak.

Keberadaan saksi kunci sangat menentukan dalam merangkai konstruksi hukum secara utuh. Melalui proteksi tersebut, penyidik berharap seluruh proses pemeriksaan dapat terbebas dari segala bentuk tekanan maupun intervensi pihak internal.

Tanggapan Lembaga Perlindungan

Pihak LPSK membenarkan adanya surat permohonan resmi dari korps bhayangkara terkait pengamanan para saksi. 

Saat ini, tim internal lembaga pengawas tersebut tengah memproses tahapan verifikasi berkas dan penelaahan mendalam.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, memverifikasi perihal permohonan pengamanan bagi para saksi kunci tersebut saat dimintai konfirmasi.

"Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan," kata Susilaningtias, Minggu (8/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa koordinasi intensif bersama jajaran kepolisian terus berlangsung guna memastikan kriteria kelayakan pemohon terpenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku.