Skandal Penyadapan Presiden Prabowo Jadi Alarm Mendesaknya UU Penyadapan

JAKARTA, semualini.com – Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang melibatkan empat perwira tinggi kepolisian menjadi alarm keras bagi sistem hukum Indonesia. 

Peristiwa spionase internal tersebut memicu desakan kuat agar DPR dan pemerintah segera merampungkan pengesahan Undang-Undang (UU) Penyadapan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, menilai terkuaknya kasus penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan harus dijadikan momentum evaluasi regulasi nasional secara menyeluruh.

"Ini momentum untuk memperbaiki regulasi kita. Jadi setiap kejadian pasti ada hikmahnya, dan salah satu momentumnya adalah kita melihat lagi RUU Penyadapan kita, agar penyadapan betul-betul dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku," ujar Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Sarmuji menambahkan bahwa pembahasan RUU Penyadapan di DPR seharusnya tidak menemui kendala berarti lantaran rancangan aturan tersebut sudah lama masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Desakan pembentukan UU Penyadapan sejatinya bukan hal baru. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 sejak tahun 2011 telah mengamanatkan bahwa tata cara, mekanisme, dan batasan penyadapan di Indonesia wajib diatur dalam undang-undang tersendiri.

Senada dengan hal tersebut, Manajer Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Ajeng Gandini, menegaskan bahwa tindakan penyadapan merupakan bentuk upaya paksa koersif dari negara yang menyentuh hak privasi paling mendasar seorang warga negara. 

Oleh karena itu, penyadapan tidak boleh berjalan semata-mata di atas diskresi aparat penegak hukum.

"Kewenangan penyadapan harus dibatasi secara ketat, baik dari segi tujuan, subjek, prosedur perizinan, jangka waktu, maupun pengelolaan dan pemusnahan hasil penyadapan. Tanpa jaminan tersebut, penyadapan berisiko menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan," tegas Ajeng Gandini dalam keterangannya.

ICJR mendorong agar momentum skandal ini dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pengawasan penyadapan yang transparan dan akuntabel, guna mencegah terulangnya operasi penyadapan ilegal yang mengancam keamanan pejabat negara maupun privasi masyarakat luas.