Isu Mendagri Tito dan Eks Kapolri Idham Azis Ditangkap Kasus Penyadapan, Polri: Tidak Benar

JAKARTA, semualini.com – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) secara tegas membantah kabar viral yang menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka baru.

Isu hoaks yang beredar luas di berbagai platform media sosial tersebut mengklaim bahwa kedua tokoh nasional itu ikut terseret dalam skandal operasi penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap perangkat komunikasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Menanggapi rumor liar yang meresahkan publik tersebut, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, memberikan konfirmasi langsung untuk meluruskan fakta.

"Infonya tidak benar," tegas Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Komjen Asep memastikan bahwa kabar penangkapan Mendagri Tito Karnavian maupun mantan Kapolri Idham Azis merupakan spekulasi yang tidak memiliki dasar hukum dan sepenuhnya tidak sesuai fakta di lapangan.

Hingga saat ini, Tim Khusus (Timsus) Bareskrim Polri baru menetapkan empat orang perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka resmi dalam skandal peretasan dan penyadapan tersebut.

Keempat tersangka yang dimaksud meliputi mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), mantan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), serta mantan Kadiv TIK/Kabakmon Irjen Pol Slamet Uliandi (SU).

Dari keempat tersangka tersebut, tiga jenderal aktif yakni LSP, ASN, dan EH saat ini menjalani proses penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara untuk tersangka Irjen SU belum dilakukan penahanan dengan pertimbangan kondisi kesehatan pascastroke.

Berdasarkan hasil pengungkapan Bareskrim Polri, praktik penyadapan tanpa izin resmi itu berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Operasi tersebut memanfaatkan pendaftaran sejumlah nomor telepon pejabat negara ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) secara ilegal tanpa melalui prosedur verifikasi yang sah.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk cermat dan tidak mudah terprovokasi oleh penyebaran informasi hoaks di media sosial mengenai perkembangan penanganan skandal penyadapan nasional ini.