Iklan
Hukum

Peran Irjen Slamet Uliandi, Tersangka Baru Skandal Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Mabes Polri menetapkan eks Kadiv TIK Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru ke-4 dalam skandal penyadapan ilegal Presiden Prabowo.

Peran Irjen Slamet Uliandi, Tersangka Baru Skandal Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Foto: Peran Irjen Slamet Uliandi, Tersangka Baru Skandal Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo. (Sumber : Dok Div Humas Polri).

Ringkasan Berita:

  • Mabes Polri mengumumkan eks Kepala Divisi TIK Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru ke-4 dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
  • ​Irjen SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) yang memberi izin (ACC) pelaksanaan penyadapan serta penghapusan berkas digital hasil penyadapan pada awal Oktober 2026.
  • ​Berbeda dengan 3 tersangka jenderal lainnya yang ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Irjen SU belum ditahan karena kondisi sakit pascastroke.

JAKARTA, semualini.com – Markas Besar (Mabes) Polri resmi menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara.

Dengan bertambahnya nama Irjen SU, total sudah ada empat perwira tinggi kepolisian yang berstatus sebagai tersangka dalam skandal peretasan dan penyadapan tersebut. 

Tiga tersangka jenderal yang telah ditetapkan sebelumnya meliputi mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH).

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto membeberkan bahwa Irjen SU memegang peran sentral sebagai Dewan Pembina Pusat Pemantauan atau Monitoring Center (MC) dalam struktur operasi gelap tersebut.

"Sampai dengan saat ini, Kabag Mon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026) malam.

Suhermanto menjelaskan, setiap tindakan operasional di lapangan mulai dari penarikan data hingga pemusnahan jejak digital wajib mendapatkan perintah dan persetujuan dari tersangka SU.

Iklan

"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," terang Suhermanto memaparkan barang bukti temuan gelar perkara.

Penyelidikan awal Bareskrim mengungkapkan aksi penyadapan tanpa izin resmi ini menyasar saluran komunikasi Presiden Prabowo, para menteri kabinet, tokoh politik, pengusaha, perwakilan media, hingga tokoh masyarakat sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.

Mengenai status penahanan, tiga jenderal tersangka yakni LSP, ASN, dan EH saat ini telah dijebloskan ke Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, tersangka Irjen SU belum dilakukan penahanan karena pertimbangan kesehatan.

"Sampai saat ini jumlah tersangka sebanyak 4 orang. Tiga tersangka dilakukan penahanan di Mako Brimob, dan SU belum bisa ditahan karena sakit pascastroke," ungkap Suhermanto.

Dalam penanganan perkara ini, tim penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 13 orang saksi serta meminta keterangan dari lima ahli. 

Guna mengusut tuntas skandal nasional ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan bahwa Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto telah membentuk Tim Khusus (Timsus) yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri.

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, meliputi Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (ancaman 10 tahun penjara), Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP (ancaman 6 tahun penjara), serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Iklan

Komentar

Komentar ditinjau dulu sebelum tampil. Mohon gunakan bahasa yang sopan.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.