Sekjen ATR/BPN Tekankan Anggaran 2027 Harus Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Kejar Target Serapan

​Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memulai tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk alokasi tahun 2027. 

Dalam perancangan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memberikan instruksi tegas agar postur anggaran disusun secara terukur, akuntabel, dan harus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas.

​Dalam arahannya secara daring pada Senin (28/9/2026), Dalu Agung menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan sebuah program tidak boleh lagi hanya dinilai dari seberapa besar serapan anggarannya di akhir tahun. 

Ia mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak sekadar bekerja demi mencapai target angka secara administratif tanpa memperhatikan esensi pelayanan dan manfaat dari program yang dijalankan.

​“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, namun juga diukur dari kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target, tapi tolong perhatikan kualitas output, kepatuhan, dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan di hadapan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia, Senin (28/09/2026).

​Lebih lanjut, penyusunan anggaran ini diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Dalu merinci bahwa setiap jajaran di tingkat daerah harus memahami visi makro ini.

​“Selaku perencana harus paham, secara makronya harus paham. Kalau Anda akan melakukan kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, penerbitan sertifikat, dan seterusnya di tahun 2027, harus diarahkan ke dalam tonggak-tonggak pilar produktivitas, investasi, dan industri. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi pascabencana, layanan digital terintegrasi, hingga kemudahan perizinan,” jelas Dalu.

​Sejalan dengan hal tersebut, pengawasan jalannya program juga menjadi fokus utama. 

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dalam mengeksekusi anggaran dengan lembaga kunci seperti Kemenko IPK, KSP, Bappenas, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

​“Saya harapkan untuk kerja sama yang sudah kita bangun, walaupun kerja sama dengan KPK kita masih baru di enam provinsi, selanjutnya nanti akan bergerak ke provinsi lain. Teman-teman yang belum didatangi atau belum di-launching kerja sama KPK dan Pemerintah Daerah, tentunya sudah bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan di provinsi-provinsi sebagai pelaksana,” tegas Andi Tenri Abeng.

​Sebagai wujud transparansi dari pelaksanaan tugas di lapangan, Andi juga meminta seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja untuk disiplin memperbarui data pelaporan kinerja secara berkala. 

Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP) harus menjadi pedoman yang up-to-date.

​“Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang update untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua. Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” tutupnya.