Rieke Cecar Ditjenpas di DPR, Minta Audit Total Lapas

JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, melayangkan kritik tajam terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/09/2026). 

Rieke menegaskan pentingnya pembenahan sistemik dan mendesak digelarnya audit terpadu periode 2021–2026 agar tidak ada lagi diskriminasi fasilitas antarwarga binaan.

Sorotan keras DPR ini mengemuka merespons Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI terkait dugaan penyimpangan fasilitas, tata ruang sempadan sungai, dan tata kelola di lingkungan Lapas.

Dalam pandangannya, Rieke menyampaikan empat pernyataan tegas yang menyoroti persoalan keadilan, tanggung jawab pejabat, hingga moralitas petugas pemasyarakatan.

Rieke meminta pemerintah menghapus segala bentuk diskriminasi perlakuan terhadap warga binaan di dalam Lapas.

"Lapas tidak boleh menjadi dua dunia: ruang yang sesak bagi mayoritas, dan ruang istimewa bagi sebagian orang yang kaya, punya uang, dan sempat punya jabatan." ujarnya.

Ia menekankan agar pemeriksaan tidak sekadar menyasar pejabat baru atau petugas tingkat bawah yang baru menjabat beberapa bulan.

"Pertanggungjawaban karena itu tidak boleh hanya diperiksa pada pejabat yang bertugas saat singkat September 2026, apalagi anak-anak yang baru bertugas. Audit tarik sejak 2021 sampai 2026 sesuai periode pembangunan yang tercantum dalam dokumen." kata Rieke.

Rieke menyentil moralitas oknum petugas yang dinilainya masih memelihara cara berpikir diskriminatif.

"Saya tidak bisa membayangkan, kok kayak mentalnya mental inlander yang kemudian dengan perspektifnya menginjak dan meludah ke bawah, menjilat ke atas, sikut kiri-kanan begitu. Enggak bisa, ini harus diselesaikan juga mental and character building." tandasnya.