Rieke Cecar Ditjenpas di DPR, Minta Audit Total Lapas

Ia meluruskan bahwa perbaikan layanan pemasyarakatan merupakan pemenuhan hak dasar manusia, bukan hadiah keistimewaan.

"Humanisasi pemasyarakatan bukan privilege. Humanisasi adalah memastikan setiap warga binaan diperlakukan bermartabat, aman, adil, dan tanpa diskriminasi, dipersiapkan kembali ke masyarakat berdasarkan hukum." ujarnya.

5 Tuntutan Konkret Pembenahan Sistem Pemasyarakatan

Guna menyelesaikan persoalan hingga ke akar masalah, Rieke Diah Pitaloka menyodorkan lima langkah tindak lanjut yang wajib dilaksanakan Kemenimipas:

1. Melakukan audit menyeluruh yang mencakup Barang Milik Negara (BMN), sumber pembiayaan pembangunan, aturan tata ruang sempadan sungai, sistem keamanan, hingga dugaan pungutan liar.
2. Memeriksa secara detail luas kamar, jumlah penghuni, sistem sanitasi, pasokan air, ventilasi, layanan kesehatan, hingga rasio kecukupan petugas.
3. Membangun dan mengaktifkan kembali rekam jejak digital pergerakan warga binaan yang keluar-masuk blok—termasuk alasan, waktu, lokasi, dan petugas pengawal.
4. Menunda rencana alih fungsi 13 unit rumah dinas menjadi fasilitas CDK hingga audit legalitas BMN dan tata ruang selesai dilakukan.
5. Mendesak Kemenimipas menyerahkan matriks hasil temuan Ombudsman, alat bukti, penanggung jawab, serta tenggat waktu sanksi korektif kepada Komisi XIII DPR RI.

Dorong Tunjangan Risiko Bagi Petugas Lapas Jujur

Meski mendesak sanksi pidana dan penindakan tegas bagi oknum yang melanggar aturan, Rieke meminta masyarakat dan kementerian tidak menyamaratakan seluruh petugas Lapas. Ia mengingatkan masih banyak petugas jujur yang bekerja di bawah tekanan dan kondisi memprihatinkan.

"Mari kita adil sejak dalam pikiran. Tentu petugas yang bermasalah jangan hanya sanksi administratif, copot, ditindak, lanjutin dengan pidana. Tapi saya yakin tidak semua petugas melakukan hal seperti ini, masih banyak yang mau benar," ujar Rieke.

Ia juga mendorong pemerintah memberikan tunjangan risiko (risk allowance) bagi petugas Lapas, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan dan daerah terluar tanpa fasilitas memadai.