Menampilkan berita untuk “UU Reforma Agraria”
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebut kementeriannya akan berbagi tugas dengan BRAN atau LPRA yang dipimpin langsung Presiden usai RUU Reforma Agraria disahkan.
Undang-undang baru ini merombak tata kelola konflik tanah di Indonesia lewat lembaga baru, redistribusi lahan, dan sejumlah aturan pidana.
DPR dan pemerintah resmi sahkan payung hukum baru reforma agraria yang menyasar pemerataan tanah bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat di seluruh Indonesia.
Pembahasan Tingkat I RUU Pengaturan Reforma Agraria rampung dan disepakati seluruh fraksi untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI.
