Urgensi Kualitas SDM, Hashim Paparkan MBG ke Peraih Nobel Ekonomi

JAKARTA — Pemerintah terus mengampanyekan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai forum strategis. 

Langkah ini terlihat saat Dewan Penasihat Prasasti Center for Policy Studies, Hashim Djojohadikusumo, memaparkan urgensi program tersebut langsung di hadapan peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson.

Dalam perhelatan Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026), Hashim menegaskan bahwa program MBG adalah fondasi esensial untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Ia menyoroti korelasi kuat antara asupan nutrisi dan kemampuan kognitif anak di sekolah.

"Anak yang kebutuhan gizinya tidak terpenuhi akan sulit berkonsentrasi di sekolah, dan dampaknya terbawa hingga mereka memasuki usia kerja," kata Hashim di hadapan para peserta forum dan tokoh ekonomi dunia tersebut.

Hashim menjelaskan bahwa inisiatif ini bukanlah kebijakan instan, melainkan hasil pengamatan panjang. 

Angka stunting (tengkes) yang saat itu menyentuh 30 persen menjadi peringatan keras bagi bangsa.

"Gagasan MBG sudah muncul sejak 2006, ketika Prabowo Subianto mencemaskan kondisi gizi dan pendidikan anak-anak Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Hashim membeberkan realitas memprihatinkan di lapangan yang membuat program ini sangat mendesak untuk segera dieksekusi. 

Berdasarkan data, masalah gizi bukan sekadar soal kelaparan, melainkan konsumsi harian yang tidak memenuhi standar nutrisi dan kebiasaan buruk di pagi hari.

"Sekitar 41 persen anak sekolah berangkat tanpa sarapan," ungkap Hashim, mengutip kajian dari pemerintahan sebelumnya. Hal ini, menurutnya, sangat mengganggu konsentrasi siswa yang harus belajar berjam-jam dengan kondisi perut kosong.

Hashim menempatkan pemenuhan gizi ini sebagai kunci agar Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi secara optimal dan mendongkrak peringkat pendidikan Indonesia di kancah dunia (PISA), yang saat ini masih tertinggal jauh dari Korea Selatan. 

Ia juga menepis anggapan bahwa program pembagian makanan ini adalah hal yang aneh atau berlebihan.

"Sejumlah negara sudah lebih dulu menjalankan program serupa, dan Indonesia termasuk yang terlambat," tegas Hashim. 

Ia menempatkan MBG tidak sekadar sebagai penyediaan makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk produktivitas tenaga kerja.

Kendati bertujuan mulia, pelaksanaan MBG tidak lepas dari polemik. Lembaga riset CELIOS sempat merekomendasikan agar program ini dihentikan, usulan yang langsung ditolak keras oleh Partai Gerindra karena manfaatnya dianggap sudah dirasakan siswa. 

Di sisi lain, tata kelola juga menjadi sorotan tajam setelah Badan Gizi Nasional (BGN) terpaksa menghentikan 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena belum mengembalikan uang negara senilai Rp18 miliar.