Sengketa Lahan Tarok Payakumbuh: Warga Tolak Sertifikat Pemko

PAYAKUMBUH — Rencana pelebaran jalan menuju kawasan Payakumbuh Bugar mendadak memicu polemik di tengah masyarakat. 

Puluhan warga, tokoh masyarakat, hingga Niniak Mamak di Kelurahan Tarok, Kecamatan Payakumbuh Utara, memprotes keras klaim sepihak atas lahan eks Kantor Lurah Tarok yang kini tercatat bersertifikat atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh.

​Aksi protes ini mencuat dan viral setelah warga setempat memasang spanduk besar di pekarangan eks kantor lurah tersebut pada Senin (5/10/2026). 

Spanduk tersebut bertuliskan pesan tegas: “Tanah dan bangunan ini milik masyarakat Tarok!!!”

​Polemik ini bermula dari rencana penggusuran bangunan lama eks kantor lurah untuk pelebaran jalan. 

Saat mediasi digelar di Kantor Lurah Tigo Koto Diate, warga terkejut ketika diperlihatkan arsip fotokopi sertifikat tanah tersebut yang ternyata sudah diterbitkan atas nama Pemerintah Daerah sejak tahun 2007.

​Sejarah Tanah Hasil Patungan Warga

​Masyarakat Tarok menduga ada kejanggalan dalam penerbitan sertifikat tersebut. Salah seorang Niniak Mamak Tarok, Yul Faizal Datuak Mangkuto Nan Kuning, mengungkapkan bahwa lahan tersebut memiliki sejarah panjang yang mengakar pada swadaya masyarakat.

​Menurut Yul Faizal, tanah tersebut awalnya adalah milik almarhum Damuan. Pada sekitar tahun 1976, masyarakat Tarok secara bergotong-royong mengumpulkan dana melalui iuran dari rumah ke rumah untuk membelinya.

​"Tanah ini sebelumnya milik almarhum Damuan. Kemudian dibeli oleh masyarakat Tarok secara bersama-sama. Waktu itu masyarakat mengumpulkan iuran dari rumah ke rumah. Pembangunan kantor jorong saat itu juga dilakukan secara swadaya," ungkap Yul Faizal.

​Seiring berjalannya waktu dan perubahan sistem administrasi pemerintahan, kantor jorong tersebut beralih fungsi menjadi kantor lurah, sebelum akhirnya ditinggalkan dan menjadi eks Kantor Lurah Tarok seperti sekarang.