Kemnaker Targetkan 60 Balai Pelatihan Kerja Baru di Berbagai Daerah

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis berskala masif guna mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Tanah Air. 

Guna merespons tantangan dunia industri yang kian kompetitif, Kemnaker menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja (BLK) baru yang akan didistribusikan ke berbagai daerah di penjuru Nusantara.

Ekspansi fasilitas infrastruktur ini dirancang secara khusus untuk membuka dan memperluas akses masyarakat luas terhadap program pelatihan vokasi yang berkualitas. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengungkapkan bahwa pembangunan puluhan balai ini berjalan selaras dengan target ambisius pemerintah untuk mencetak tenaga kerja terampil.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (13/10/2026), Yassierli memaparkan bahwa pemerintah menargetkan persiapan pelatihan bagi satu juta orang dalam kurun waktu satu tahun ke depan. 

Menariknya, program peningkatan kompetensi berskala besar ini tidak akan membebani masyarakat.

"Biayanya ditanggung secara penuh oleh pemerintah," tegas Yassierli memberikan jaminan. Ia merinci bahwa keistimewaan program ini tidak hanya sebatas pada penyampaian keilmuan saja. "Peserta tidak hanya mendapat materi, tetapi juga sertifikasi kompetensi," tambahnya.

Program ini diformulasikan secara khusus untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja agar senapas dengan kebutuhan dunia kerja. 

Melalui pembekalan keterampilan yang relevan, peserta diharapkan memiliki daya saing yang jauh lebih tangguh saat terjun ke pasar kerja.

Agar kurikulum pelatihan tidak melenceng dari kebutuhan industri yang terus berkembang, Kemnaker memanfaatkan basis data pasar kerja melalui Labor Market Intelligence (LMI). 

Kementerian juga memperbarui instrumen Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Dua instrumen inilah yang menjadi kompas untuk memetakan jabatan dan spesifikasi keterampilan yang paling dicari oleh dunia usaha.

Lebih jauh, Yassierli menyoroti pergeseran paradigma rekrutmen perusahaan saat ini yang lebih memprioritaskan kemampuan riil calon tenaga kerjanya.

"Pendekatan yang disebut skill-first ini menempatkan keterampilan sebagai pertimbangan utama dalam proses penilaian. Kemnaker sedang berupaya membangun hal itu pada angkatan kerja Indonesia," papar Yassierli menguraikan visinya.

Tentu saja, realisasi penciptaan ekosistem tenaga kerja yang kompeten ini tidak bisa dikerjakan sendirian. 

Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar link and match antara dunia vokasi dan industri benar-benar tercipta.

"Penyelarasan pelatihan vokasi dengan pasar kerja membutuhkan kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha," pungkasnya.

Melalui pembangunan BLK hingga ke pelosok daerah dan kurikulum yang tepat sasaran ini, Kemnaker optimis mampu membidik target tingkat kebekerjaan lulusan pelatihan vokasi sebesar 70 persen.