Rasio Penerimaan Negara Tertinggal, Hashim Djojohadikusumo Sentil Resistensi Birokrasi
Hashim Djojohadikusumo menyoroti rasio penerimaan negara Indonesia yang hanya 12 persen akibat resistensi birokrasi, dan menargetkan bisa menyamai Kamboja.
Ringkasan Berita:
- Hashim Djojohadikusumo menyoroti rasio penerimaan negara Indonesia yang baru 12 persen, jauh tertinggal dari Kamboja dan Vietnam.
- Menurut Hashim, rendahnya penerimaan tersebut murni disebabkan oleh kurangnya kemauan politik dan kuatnya resistensi birokrasi terhadap reformasi.
- Pemerintah kini mematok target rasio penerimaan negara naik ke level 18 persen dalam 2-3 tahun ke depan agar kesehatan fiskal lebih kuat tanpa bergantung pada utang.
JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang saat ini baru menyentuh angka 12 persen.
Angka tersebut membuat Indonesia tertinggal cukup jauh dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Kamboja (18 persen) dan Vietnam (23 persen).
Dalam paparannya di acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026), Hashim secara blak-blakan membeberkan akar masalah dari mandeknya capaian tersebut.
Ia menyebut hal ini tak lepas dari hambatan internal di tubuh pemerintahan itu sendiri.
Hashim mengungkapkan bahwa ia dan Presiden Prabowo Subianto telah memetakan masalah ini.
"Rendahnya penerimaan selama ini sebagai akibat dua hal, kurangnya kemauan politik dan resistensi birokrasi terhadap berbagai reformasi," paparnya di hadapan para peserta forum, yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.
Kondisi birokrasi yang terus-menerus menolak reformasi ini, kata Hashim, menjadi salah satu hal yang membuat pihaknya merasa frustrasi.
Sebagai perbandingan, Hashim menyoroti perjalanan Kamboja yang dinilai sangat sukses.
Negara tersebut berhasil melonjakkan rasio penerimaannya dari 9 persen menjadi 18 persen hanya dalam waktu sepuluh tahun terakhir. Lompatan besar tersebut murni didorong oleh kemauan politik (political will) yang kuat dari para pemimpinnya.
Merujuk pada pandangan Bank Dunia, Hashim meyakini tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak bisa mencapai level yang sama.
Menurutnya, perbandingan kemampuan antarbangsa tidak relevan dijadikan alasan, karena kuncinya ada pada tekad pemangku kebijakan.
"Ini masalah kemauan politik," tegas Hashim.
Guna mengejar ketertinggalan, Hashim menjelaskan bahwa Presiden Prabowo kini telah menetapkan tujuan baru yang ambisius.
Pemerintah menargetkan agar rasio penerimaan Indonesia menyamai Kamboja di angka 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Jika target 18 persen ini tercapai, Hashim memproyeksikan pemerintah akan melangkah ke tahap berikutnya, yakni mengejar rasio penerimaan Vietnam di angka 23 persen.
© 2026 Semualini.com. Isi artikel ini dilindungi hak cipta. Menyalin atau mengutip wajib mencantumkan sumber dan tautan ke artikel ini.
