Lahan Komdigi 45 Hektare di Depok untuk Rusun Subsidi

DEPOK — Pemerintah mengalihkan lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Depok, Jawa Barat, untuk mendukung pembangunan rumah susun (rusun) subsidi. 

Lahan seluas sekitar 45 hektare tersebut kini menjadi bagian dari aset yang akan dimanfaatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk program perumahan rakyat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pengalihan lahan tersebut merupakan bentuk dukungan Komdigi terhadap program prioritas pemerintah di bidang perumahan.

"Itikad dari kami, dari Kementerian Komdigi untuk mengalihstatuskan lahan seluas 45 hektar kepada Kementerian PKP untuk mendukung program prioritas Presiden, yaitu perumahan untuk rakyat," kata Meutya kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Menurut Meutya, pengalihan aset tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi program pembangunan hunian, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal terjangkau.

"Jadi, dengan demikian, insya Allah dari rapat ini mudah-mudahan kita bisa melakukan percepatan dengan Bapak Menteri PKP untuk segera mengejawantah program Bapak Presiden, terkhusus yang terkait dengan kebijakan perumahan rakyat," ujarnya.

Tim Lintas Kementerian Disiapkan

Setelah proses pengalihan aset, pemerintah tidak langsung masuk ke tahap pembangunan fisik. 

Sejumlah persoalan teknis dan administrasi masih harus diselesaikan, termasuk desain rusun, rencana pembangunan, serta memastikan kondisi lahan clean and clear.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah telah menyiapkan tim teknis yang melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Nanti kita sudah menemukan tim teknis. Dari BPK, ada dua dirjen yang turun tangan. Dari Ibu Mutia juga dirjen dan dirjennya. Dari kami juga ada dua dirjen dan yang lain-lain," kata Maruarar.

Tim tersebut juga melibatkan unsur Kementerian Keuangan dan Radio Republik Indonesia (RRI). 

Pemerintah menargetkan pembahasan teknis dapat segera berjalan agar persoalan lahan dan rencana pembangunan dapat ditindaklanjuti secara bersama-sama.

Maruarar mengatakan pertemuan lanjutan antarinstansi akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Dua minggu lagi kita ketemu. Tanggal 21 (Oktober)," ujarnya.

Pertemuan tersebut akan menjadi bagian dari proses pembahasan lebih lanjut mengenai desain, pembangunan, hingga status lahan yang akan digunakan untuk rusun subsidi.

Berpotensi Menampung 170 Ribu KK

Rencana pembangunan rusun di kawasan tersebut sebenarnya telah dibahas pemerintah sejak Maret 2026. Namun, prosesnya menghadapi persoalan karena sebagian lahan sebelumnya ditempati warga dan berkaitan dengan sengketa.

Pemerintah kemudian melakukan proses penataan untuk memastikan lahan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Dari total kawasan sekitar 45,06 hektare, lahan Komdigi tercatat sekitar 30,086 hektare, sedangkan lahan RRI sekitar 14,97 hektare. Keduanya berada dalam satu sertifikat yang sama.

Maruarar sebelumnya menyampaikan bahwa sekitar 90 persen lahan Komdigi telah siap untuk pembangunan. Kawasan tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas hunian yang cukup besar.

"170.000 KK," kata Maruarar ketika menyampaikan target kapasitas hunian yang dapat dibangun di kawasan tersebut.

Jika setiap keluarga terdiri dari rata-rata tiga orang, kawasan rusun tersebut diperkirakan dapat menjadi tempat tinggal bagi sekitar 500 ribu orang.

Ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rusun yang direncanakan di atas lahan tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Selain persoalan status dan kesiapan lahan, pemerintah masih perlu memperhitungkan bangunan serta fasilitas yang telah berdiri di kawasan tersebut.

Di lahan Komdigi terdapat tower pemancar dan bangunan RRI. Sementara di lahan RRI terdapat Kantor Subgarnisun. Total area yang telah terbangun mencapai sekitar 5,38 hektare di lahan Komdigi dan 5,35 hektare di lahan RRI.

Karena itu, pembangunan rusun tidak hanya membutuhkan kesiapan lahan, tetapi juga penataan kawasan secara menyeluruh agar rencana hunian dapat direalisasikan tanpa mengganggu fasilitas yang masih dibutuhkan.

Pemerintah Kejar Percepatan

Pengalihan lahan Komdigi menjadi aset yang akan dimanfaatkan Kementerian PKP menandai langkah lanjutan pemerintah dalam mengoptimalkan aset negara untuk kebutuhan perumahan.

Meutya berharap koordinasi antara Komdigi dan Kementerian PKP dapat mempercepat pelaksanaan program tersebut.

“Dengan pembentukan tim teknis dan agenda pembahasan lanjutan pada 21 Oktober 2026, pemerintah mulai memasuki tahap persiapan yang lebih konkret sebelum pembangunan rusun dilakukan,” kata Men Komdigi

Jika seluruh persoalan teknis, administrasi, dan kondisi lahan dapat diselesaikan, kawasan tersebut berpotensi menjadi salah satu proyek hunian vertikal berskala besar di Depok.