Resmi Jabat Komisaris PT KAI, Ristadi Pastikan Hak Pekerja Tetap Jadi Prioritas Utama

JAKARTA – Keputusan pemerintah mengangkat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, masuk ke dalam jajaran Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) membawa warna baru di tubuh BUMN tersebut. 

Keputusan strategis pada Selasa (6/10/2026) ini langsung menyita perhatian publik, khususnya dari kalangan serikat buruh.

Tampilnya seorang tokoh aktivis pekerja di kursi petinggi perusahaan pelat merah kerap memunculkan pertanyaan terkait independensi perjuangannya. 

Menyadari adanya sorotan tajam dari akar rumput, Ristadi segera angkat bicara dan menepis keraguan tersebut.

"Saya pastikan posisi baru di dewan komisaris ini tidak akan mengubah komitmen awal saya untuk selalu berdiri di garis depan membela kepentingan pekerja," tegas Ristadi.

Bagi Ristadi, jabatan baru ini bukanlah tempat untuk bersantai, melainkan sebuah ruang advokasi yang lebih nyata. Ia menilai posisi komisaris memberikannya akses langsung untuk mengawal setiap rancangan kebijakan perusahaan agar tidak merugikan karyawan.

"KSPN akan tetap menjadi wadah perjuangan yang independen, dan saya justru akan membawa semangat kesejahteraan ini langsung ke dalam meja perumusan kebijakan perusahaan," ungkap tokoh buruh nasional tersebut.

PT KAI dikenal sebagai salah satu BUMN transportasi terbesar dengan puluhan ribu karyawan yang tersebar di berbagai sektor lapangan. Ristadi menyadari betul bahwa operasional kereta api yang prima sangat bergantung pada kesejahteraan sumber daya manusianya.

"PT KAI memiliki ribuan pekerja yang berdedikasi tinggi di lapangan setiap harinya, dan tugas saya sekarang adalah memastikan kesejahteraan mereka setara dengan kemajuan bisnis perusahaan," paparnya menyoroti keringat para pegawai di lapangan.

Kehadirannya di jajaran komisaris diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang lebih harmonis dan adil. 

Ristadi bertekad menjadikan dirinya sebagai representasi suara pekerja yang selama ini mungkin kesulitan menembus birokrasi atas.

"Ini bukan soal sekadar jabatan atau fasilitas, tapi bagaimana kita bisa menjembatani aspirasi akar rumput agar didengar langsung dan dieksekusi oleh jajaran direksi," pungkas Ristadi memberikan jaminan.