Nasional

Suyudi Jadi Kapolri, Aliansi Gibran Minta Mutasi Polri Berujung Penguatan Institusi

Wakil Ketua Umum Aliansi Gibran, Irwan Setiawan, mengatakan pihaknya menghormati keputusan Presiden dan kewenangan institusi Polri dalam menentukan pergantian kepemimpinan maupun rotasi jabatan.

Suyudi Jadi Kapolri, Aliansi Gibran Minta Mutasi Polri Berujung Penguatan Institusi
Foto: Suyudi Jadi Kapolri, Aliansi Gibran Minta Mutasi Polri Berujung Penguatan Institusi. (Sumber : Istimewa)

JAKARTA — Pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto diikuti mutasi 88 perwira Polri. Aliansi Gibran berharap perubahan tersebut memperkuat profesionalitas dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Wakil Ketua Umum Aliansi Gibran, Irwan Setiawan, mengatakan pihaknya menghormati keputusan Presiden dan kewenangan institusi Polri dalam menentukan pergantian kepemimpinan maupun rotasi jabatan.

Menurut Irwan, pergantian Kapolri dan mutasi sejumlah perwira merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan institusi, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas.

“Aliansi Gibran menghormati sepenuhnya setiap keputusan dan kebijakan yang menjadi kewenangan Presiden dan institusi Polri,” ujar Irwan dalam keterangan siaran pers yang diterima, Sabtu (3/10/2026).

Ia menekankan, setiap perubahan di tubuh institusi negara perlu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, netralitas, serta kepentingan masyarakat.

Aliansi Gibran juga berharap kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto dapat melanjutkan penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Sorotan Aliansi Gibran juga diarahkan pada mutasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.

Irwan menyebut perubahan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari penataan organisasi. Menurut dia, setiap penempatan pejabat baru memiliki konsekuensi terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja institusi kepolisian.

“Setiap perubahan di tubuh institusi negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, transparan, dan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan kepentingan kelompok maupun tekanan politik tertentu,” katanya.

Ia berharap para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat segera menjalankan tugas dengan mengedepankan profesionalitas dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat.

Aliansi Gibran, lanjut Irwan, akan tetap mengambil posisi sebagai bagian dari masyarakat yang konstruktif dengan mendukung agenda penguatan institusi negara sekaligus mendorong pelaksanaan kebijakan publik secara transparan dan profesional.

“Perubahan personel harus bermuara pada penguatan institusi, bukan sekadar pergantian jabatan,” ujar Irwan.

Pergantian kepemimpinan Polri sendiri resmi berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Suyudi menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Komentar

Komentar ditinjau dulu sebelum tampil. Mohon gunakan bahasa yang sopan.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.