Kapolri Baru Komjen Pol Suyudi Ario Seto Tegaskan Reformasi Internal Polri: Haramkan Praktik Titipan dan Jamin Keberlanjutan Program

JAKARTA – Menjabat sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komjen Pol Suyudi Ario Seto membawa angin segar bagi sistem manajerial di tubuh internal kepolisian. 

Dalam arahannya, Kapolri baru ini menegaskan komitmennya untuk membangun institusi kepolisian yang profesional, berbasis pada sistem yang berkelanjutan, dan bebas dari praktik nepotisme.

Berbeda dengan kebiasaan pergantian kepemimpinan yang kerap merombak total sistem lama, Suyudi secara tegas menyatakan bahwa dirinya akan mempertahankan dan melanjutkan program-program pendahulunya yang sudah berjalan baik. 

Ia meyakini bahwa sistem kelembagaan yang kuat tidak boleh bergantung pada satu figur pimpinan saja.

"Saya tidak ingin setiap pergantian Kapolri selalu dimaknai sebagai memulai kembali dari nol, institusi harus lebih besar daripada figur pimpinannya," tegas Komjen Pol Suyudi, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, segala kebijakan dan program dari pimpinan terdahulu yang terbukti membawa manfaat langsung bagi masyarakat akan terus dilanjutkan dan diperkuat. 

Sementara itu, program yang dinilai tumpang tindih akan disederhanakan, dan yang menyimpang akan dikoreksi dengan tegas.

Fokus krusial lainnya dalam reformasi internal Polri di bawah kepemimpinan Suyudi adalah penataan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Ia berjanji akan mengutamakan meritokrasi (sistem berbasis prestasi dan kualifikasi) sebagai fondasi utama dalam pembinaan karier setiap anggota kepolisian. 

Ia juga memberikan peringatan keras bahwa masa kepemimpinannya menutup rapat celah kecurangan dalam promosi jabatan.

"Meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar, tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi dan sponsorship," ungkapnya dengan lugas.

Selain persoalan jenjang karier, Suyudi juga menyoroti etika penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota di lapangan. 

Ia menjamin akan memberikan perlindungan kepada anggota yang berprestasi, namun di sisi lain, ia menegaskan bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat melegitimasi tindakan melanggar hukum oleh oknum polisi.

Dirinya memperingatkan jajarannya agar tidak menghalalkan segala cara hanya demi mengejar target penugasan maupun target penanganan perkara.

"Anggota tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara melanggar hukum. Sebaliknya, tidak ada tekanan pekerjaan yang dapat menjadi pembenaran untuk memeras, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi backing kegiatan ilegal, atau menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang," tegas Komjen Suyudi menutup poin arahannya.