Mafia Beras Jadi Perhatian, Bapanas Perketat Pengawasan
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak memberi ruang bagi mafia beras dan memperkuat pengawasan terhadap harga, mutu, serta peredaran beras.
Menampilkan berita untuk “pemerintah”
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak memberi ruang bagi mafia beras dan memperkuat pengawasan terhadap harga, mutu, serta peredaran beras.
Ekonom Unpad menilai harga Pertamax mengikuti pasar lebih minim berdampak pada inflasi, sementara pemerintah menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026.
Utang BLBI pemerintah kepada Bank Indonesia senilai Rp218,3 triliun telah lunas. Pembayaran terakhir dilakukan pada 24 Agustus 2026.
DPR dan pemerintah resmi sahkan payung hukum baru reforma agraria yang menyasar pemerataan tanah bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat di seluruh Indonesia.
Wali Kota Ayep Zaki luncurkan Sukasai, sistem AI pengawas kinerja pegawai sekaligus pusat data terpadu Pemkot Sukabumi. Simak fungsinya.
Pemkot Depok dan BPN menandatangani kerja sama pertanahan untuk meningkatkan pelayanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, dan tata kelola pertanahan.
Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani karhutla. Teddy Indra Wijaya menyebut operasi dilakukan dari darat hingga udara.
Utang publik global diproyeksi menembus 100 persen PDB pada 2029. IMF meminta pemerintah memperkuat konsolidasi fiskal dan menekan defisit.
Purbaya Yudhi Sadewa digantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Simak fakta pergantian, pernyataan Purbaya, dan tugas Menkeu baru.
Pemerintah menemukan 25 merek beras fortifikasi diduga tidak sesuai standar kandungan gizi, mutu, hingga administrasi perizinan. Temuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konsumen hingga Rp89 triliun dan kini telah dilaporkan kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti.
Kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor menyeret delapan tersangka, termasuk empat pihak yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Aliansi Gibran Nasional meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan evaluasi jika perkara tersebut berdampak terhadap pemerintahan.
Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tengah menelusuri dugaan aktor di balik kericuhan 27 Agustus, termasuk dugaan pengerahan massa dan aliran dana.