KPK Tangkap 17 Orang dalam OTT ATR/BPN, Ada Fahd Arafiq dan Eks Bupati Kebumen
KPK mengonfirmasi Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto diamankan dalam OTT terkait dugaan korupsi pengurusan HGB di ATR/BPN.
Menampilkan berita untuk “AI”
KPK mengonfirmasi Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto diamankan dalam OTT terkait dugaan korupsi pengurusan HGB di ATR/BPN.
Enam karateka Indonesia siap berlaga di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dengan target medali dan dukungan persiapan tujuh bulan.
Purbaya Yudhi Sadewa mengetahui pergantian dirinya saat mengikuti rapat DPD RI. Pengamat IPR menilai reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Purbaya Yudhi Sadewa digantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Berikut daftar reshuffle dari jilid I hingga VI.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penerbitan tersebut merupakan hasil validasi ulang terhadap 27.022 SPPG yang sebelumnya telah menerima SPS-1. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Aliansi Gibran merespons gugatan Denny Indrayana ke MK terkait pencalonan Gibran dan mempertanyakan waktu pengajuan PHPU Pilpres 2024.
BGN menyambut rekomendasi Kementerian HAM untuk memperkuat mekanisme pemulihan masyarakat terdampak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan Ulta Levenia Nababan sudah tidak lagi menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di KSP.
BGN mengubah pola pengelolaan dapur MBG dengan meminta yayasan mitra ikut hadir, mengawasi, dan memastikan operasional sesuai SOP.
Polda Metro Jaya menggeledah tiga lokasi di Kabupaten Bogor terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam program PTSL 2019. Penyelidikan berfokus pada 52 sertifikat dari sekitar 10.000 sertifikat PTSL di Kecamatan Bojonggede.
Presiden Prabowo Subianto merespons pidato AHY yang dinilai berisi kritik tajam. Prabowo menyebut demokrasi harus menerima kritik dan koreksi.
Komisi III DPR menyoroti nama pihak yang disebut terkait kasus kuota haji namun belum masuk dakwaan. KPK diminta menelusuri berdasarkan fakta persidangan.