Buntut Korupsi HGB Summarecon Bogor, Hercules Kembalikan Uang Rp800 Juta

JAKARTA, Semualini.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima penyerahan dan pengembalian uang tunai sebesar Rp800 juta dari Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Hercules Rosario de Marshal. 

Pengembalian dana tersebut berkaitan erat dengan proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) atas aset lahan milik PT Summarecon Agung Tbk (SMC) yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pengembalian uang secara fisik diserahkan oleh tim penasihat hukum Hercules langsung kepada tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Penyidik melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp800 juta yang diserahkan oleh PH dari saudara HRM. Di mana uang tersebut juga diterima saudara HRM dari PT SMC berkaitan dengan pengelolaan lahan PT SMC yang ada di wilayah Kabupaten Bogor,” kata Budi, dikutip Jumat (16/10/2026).

Dugaan Suap ATR/BPN

Budi Prasetyo menerangkan bahwa alur transaksi pengembalian uang tunai senilai Rp800 juta tersebut terindikasi memiliki keterkaitan dengan dugaan praktik penyuapan kepada oknum pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Tindak pidana penyuapan diduga terjadi guna melancarkan proses pembukaan blokir lahan serta pengurusan dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk.

Lembaga antirasuah menilai tindakan penyerahan kembali uang hasil transaksi lahan tersebut sebagai bentuk kooperatif serta wujud nyata dukungan dari pihak Hercules terhadap berjalannya proses penegakan hukum perkara korupsi.

“Tentu kami memandang ini adalah bentuk sikap-sikap kooperatif dan dukungan terhadap KPK dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi,” ujar dia.

Lebih lanjut, tim penyidik KPK masih terus mendalami dan melakukan pemeriksaan secara maraton guna membuka konstruksi hukum perkara ini hingga tuntas. 

KPK tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan kasus maupun pendalaman keterlibatan pihak-pihak lain di luar daftar tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.