BGN Siap Aktifkan 480 Dapur SPPG di Indonesia Timur, Sudaryono: Waspada Praktik Calo

JAKARTA - Langkah konkret dalam percepatan penurunan stunting kembali digulirkan oleh pemerintah. Badan Gizi Nasional (BGN) bersiap melakukan aktivasi besar-besaran dengan membuka ratusan dapur Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) di kawasan Indonesia Timur. 

Langkah strategis ini menargetkan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) guna memastikan pemerataan akses gizi yang memadai bagi masyarakat.

Dalam keterangan persnya pada hari Rabu (30/09/2026), Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan komitmen lembaganya dalam menyasar wilayah prioritas. 

"Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober tahun 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T," ungkap Sudaryono. 

Ia menambahkan bahwa fokus utama program pembukaan dapur ini berada di wilayah yang memiliki tingkat stunting tinggi hingga sangat tinggi.

Pada gelombang perdana ini, peluncuran difokuskan secara masif di kawasan Timur Indonesia dengan total 480 dapur SPPG yang dipastikan siap beroperasi. 

“Ratusan infrastruktur gizi tersebut mencakup wilayah yang sangat luas, tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten atau kota,” kata pria yang sering disapa Mas Dar.

Berdasarkan data operasional, wilayah sasarannya meliputi seluruh daratan Papua (Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya), Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Adapun spesifikasi dari 480 dapur yang diaktifkan terbagi menjadi dua kategori kapasitas, yakni:

• Terdapat 211 fasilitas SPPG Mitra Mandiri.
• Terdapat 269 fasilitas SPPG Terpencil.

Untuk memastikan kelancaran acara peresmian, jajaran pimpinan BGN akan turun langsung ke lapangan. Sudaryono dijadwalkan hadir memimpin langsung aktivasi di Provinsi Maluku. Sementara itu, Wakil Kepala BGN beserta para deputi dan pejabat eselon dua akan disebar untuk mengawal pembukaan operasional dapur di belasan provinsi lainnya.

Proses Pelatihan dan Perluasan Bertahap

Meski diresmikan secara serentak pada 2 Oktober 2026, operasional penuh dapur SPPG akan melalui tahapan pematangan standar. BGN mewajibkan adanya masa pelatihan krusial bagi para penjamah makanan atau juru masak. 

Menurut Sudaryono, dapur-dapur tersebut baru akan beroperasi penuh melayani masyarakat pada estimasi waktu tiga hingga empat minggu pasca-aktivasi.

Lebih lanjut, Sudaryono memastikan bahwa program pemenuhan gizi ini tidak akan berhenti di titik ini saja. Pada minggu-minggu berikutnya, BGN akan terus membuka dapur-dapur baru secara bertahap di berbagai wilayah. 

“Prioritas perluasan akan tetap diarahkan pada kawasan 3T dan wilayah dengan angka stunting yang tinggi, menyisir secara mendetail mulai dari daerah terpencil hingga sekolah-sekolah di pelosok ibu kota yang belum tersentuh pelayanan,” ujarnya.

Tegas Tolak Praktik Calo dan Pungutan Liar

Menjelang pengaktifan proyek berskala besar ini, isu transparansi dan integritas menjadi sorotan utama BGN. Sudaryono memberikan peringatan keras kepada masyarakat dan calon mitra agar tidak terpedaya oleh oknum penipu. 

Ia menegaskan bahwa seluruh proses penentuan lokasi dan mitra dilakukan murni berdasarkan sistem dan pangkalan data (database) internal BGN, bukan karena lobi pihak luar.

Untuk mencegah kerugian masyarakat, Sudaryono menekankan regulasi ketat BGN:

• BGN tidak pernah mengotorisasi pihak ketiga, asosiasi mana pun, atau individu untuk bertindak sebagai penghubung.
• Tidak ada pihak yang diakui sebagai calo untuk membantu mengaktivasi dapur SPPG.
• Segala bentuk komunikasi, penunjukan kepala SPPG, hingga pengaktifan dapur dilakukan secara langsung dari sistem BGN ke mitra terkait tanpa perantara.

"Kami tidak mengotorisasi siapapun, tidak mengotorisasi asosiasi manapun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi manapun, yang kemudian barangkali nanti ada orang-orang, oknum-oknum yang mengatasnamakan saya, mengatasnamakan pimpinan di BGN," tegas Sudaryono. 

Pernyataan ini sekaligus menjadi tameng instansi dalam mencegah berbagai tindakan merugikan seperti pungutan liar (pungli) atau penipuan berkedok program gizi nasional.