ATR/BPN Ingatkan Pajak Jual Beli Tanah, Pembeli dan Penjual Punya Kewajiban Berbeda

Ketentuan mengenai BPHTB tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2), perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk yang berasal dari transaksi jual beli, menjadi objek BPHTB.

Sementara itu, Pasal 45 mengatur bahwa pihak yang menjadi wajib BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah maupun kanal pembayaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat.

Karena kewenangannya berada pada pemerintah daerah, besaran dan mekanisme pembayaran BPHTB dapat mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah tempat objek tanah atau bangunan berada.

PPh Menjadi Tanggung Jawab Penjual

Berbeda dengan BPHTB, Pajak Penghasilan atau PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan menjadi kewajiban pihak yang memperoleh penghasilan dari transaksi tersebut.