Beberkan Penyidikan Penyadapan Prabowo di DPR, Kapolri Sebut Rumah Listyo Sigit Digeledah

JAKARTA, semualini.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan langkah-langkah hukum yang telah ditempuh institusinya dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Dalam proses penyidikan perkara tersebut, tim penyidik Polri diketahui turut melakukan penggeledahan di kediaman tersangka Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pemaparan kronologis itu disampaikan langsung oleh Jenderal Suyudi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). 

Rapat kerja khusus tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman guna meminta penjelasan resmi kepolisian terkait perkembangan penyidikan kasus penyadapan.

Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, Jenderal Suyudi menjelaskan bahwa penanganan perkara ini bermula dari terbitnya laporan polisi mengenai dugaan penyadapan pada 31 Oktober 2026. 

Tim penyelidik kemudian bergerak cepat memeriksa sejumlah saksi dan ahli sebelum menaikkan status perkara ke tahap penyidikan.

"Dilakukan interview terhadap enam orang saksi dan empat orang ahli serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan. Selanjutnya pada 1 November 2026, perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan," kata Jenderal Suyudi dalam rapat kerja tersebut.

Seiring peningkatan status ke tahap penyidikan pada 1 November 2026, penyidik Polri melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti serta menggelar perkara untuk menetapkan status tersangka terhadap dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta (AS) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). 

Pada hari yang sama, tim penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap Irjen Ahrie Sonta.

Proses penyidikan terus bergulir pada hari-hari berikutnya dengan menyasar pemeriksaan tersangka dan pengembangan menuju pihak pemberi perintah. 

Melalui gelar perkara lanjutan, penyidik kemudian menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai tersangka.

"Pada 2 November 2026, dilakukan penahanan AS dan dilakukan pemeriksaan terhadap EH pada 3 November 2026 dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka EH dilanjutkan dengan gelar perkara penetapan tersangka Jenderal LSP," jelasnya memaparkan rangkaian tindakan penyidik.

Menindaklanjuti penetapan tersangka tersebut, Polri melakukan penangkapan sekaligus penahanan terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 4 November 2026. 

Keesokan harinya, tepatnya pada 5 November 2026, tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di rumah Listyo Sigit guna mencari bukti tambahan.

"Pada 5 November 2026 dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejagung RI, penggeledahan kediaman Jenderal LSP serta gelar penetapan tersangka SU (Irjen Slamet Uliandi). Pada hari yang sama pemeriksaan tambahan terhadap AS," jelasnya.

Setelah rangkaian penggeledahan dan penetapan tersangka baru tersebut, penyidik memperluas pemeriksaan saksi dan berkoordinasi dengan lembaga terkait. 

Pada 6 November 2026, Polri menjalin koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sekaligus memeriksa enam orang saksi yang merupakan personel di bagian monitoring. 

Pemeriksaan tambahan juga dilakukan terhadap tersangka Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso pada 7 November 2026.

"9 November dilakukan pemeriksaan terhadap saksi DM dan F serta tiga saksi lainnya. Selanjutnya Pada 10 November 2026 dilakukan pemeriksaan terhadap dua saksi dan tersangka LSP," kata Suyudi merinci agenda pemeriksaan lanjutan.

Sementara itu, pada 11 November 2026, penyidik menggelar pemeriksaan terhadap tersangka Irjen Slamet Uliandi (SU). Terhadap tersangka SU, Polri memutuskan memberlakukan penahanan rumah atas pertimbangan kondisi kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan medis oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

Secara keseluruhan, Polri telah menetapkan empat orang perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diketahui berlangsung sejak tahun 2025 tersebut, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.