Temukan Maladministrasi di Rempang Eco-City, Ombudsman RI Surati BP Batam hingga Kementerian

JAKARTA, semualini.com – Ombudsman Republik Indonesia secara resmi menerbitkan Rekomendasi terkait penanganan masyarakat terdampak penataan dan pembangunan Kawasan Rempang Eco-City di Kepulauan Riau. 

Rekomendasi tersebut diserahkan langsung kepada BP Batam, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Dalam hasil pemeriksaannya, lembaga pengawas pelayanan publik tersebut menemukan adanya tindakan maladministrasi berupa kelalaian pada aspek perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan proyek di Pulau Rempang. 

Temuan ini mencakup kejelasan status wilayah, tata kelola lahan, hingga dampak sosial penetapan Rempang Eco-City sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, menegaskan bahwa penanganan hak-hak warga terdampak merupakan bentuk kewajiban negara dalam memberikan jaminan tempat tinggal yang layak serta perlindungan sarana pendukung keberlangsungan hidup masyarakat.

"Tim Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan mekanisme penyelesaian laporan. Hasilnya, perlu ada Rekomendasi Ombudsman yang diharapkan menjadi landasan bagi instansi terkait untuk menyelesaikan dampak pembangunan kawasan Rempang Eco-City," ujar Nuzran Joher.

Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah poin rekomendasi utama kepada instansi terlapor:

1. BP Batam diminta melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah guna memenuhi hak hunian dan tempat tinggal bagi warga yang belum mendapatkannya.
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diminta berkoordinasi erat dengan BP Batam dan Pemkot Batam dalam pemenuhan hak hunian, sekaligus memberikan keterbukaan informasi publik terkait keberlanjutan investasi di Rempang Eco-City.
3. Polda Kepulauan Riau diimbau menjaga ketertiban dan keamanan warga terdampak secara persuasif pada tahap pra-relokasi, pelaksanaan relokasi, hingga pasca-relokasi guna mencegah timbulnya konflik di lapangan.

Sesuai ketentuan Pasal 38 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, pihak terlapor dan atasannya wajib melaksanakan rekomendasi tersebut dan menyampaikan laporan perkembangan hasilnya dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak rekomendasi diterima. 

Ombudsman dipastikan bakal melakukan monitoring berkala untuk memastikan rekomendasi dijalankan secara menyeluruh demi mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.