Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Presiden Prabowo
Wapres Gibran Rakabuming dikabarkan mundur dan serahkan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo pada 11 November 2026. Ketum Projo benarkan.

JAKARTA, Semualini.com - Dinamika politik nasional mencapai babak baru yang krusial pada Rabu, 11 November 2026. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengambil langkah politik untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan telah menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Konfirmasi Resmi dan Penyerahan Berkas Pengunduran Diri
Kabar pengunduran diri orang nomor dua di Republik Indonesia tersebut dibenarkan oleh lingkaran terdekat pemerintah. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi kepastian langkah pengunduran diri yang diambil oleh Gibran.
"Mas Gibran sudah mengundurkan diri," ujar Budi Arie saat dimintai konfirmasi pada Rabu malam (11/11/2026).
Saat ditegaskan kembali mengenai penyerahan surat pengunduran diri tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, Budi Arie memastikan bahwa proses pengajuan langkah politik tersebut sudah berjalan.
"Pokoknya benar," tegas Budi Arie singkat.
Keputusan pengunduran diri ini mengemuka di tengah tekanan hukum dan politik yang intensif sepanjang beberapa waktu terakhir. Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengeluarkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran. Langkah hukum tersebut melengkapi rangkaian pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan syarat administrasi pencalonan.
Di tingkat parlemen, eskalasi politik turut memuncak setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani serta mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Wakil Presiden.
"Total anggota mengusulkan HMP sebanyak 120 dari delapan fraksi menyatakan HMP," ungkap Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam perinciannya.
Pengunduran diri ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas ketatanegaraan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
© 2026 Semualini.com. Isi artikel ini dilindungi hak cipta. Menyalin atau mengutip wajib mencantumkan sumber dan tautan ke artikel ini.



