​Gelombang Polemik Dokumen Pendidikan, Ini Perjalanan Panjang Politik Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA, semualini.com – Dinamika perpolitikan nasional kembali diguncang oleh kabar mengejutkan dari jajaran pimpinan tertinggi negara. 

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara mendadak mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri dari kursi orang nomor dua di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Langkah dramatis ini diambil di tengah menguatnya polemik hukum terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digunakannya saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Perkembangan ini mencatatkan babak baru dalam perjalanan karier putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut. Perjalanan hidup Gibran dikenal publik penuh dengan manuver cepat, bermula dari panggung wirausaha kuliner lokal di Kota Solo hingga melenggang ke puncaknya di Istana Wakil Presiden.

Pertemuan 2,5 Jam di Istana dan Niat Pengunduran Diri Gibran

Niat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran secara langsung saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tertutup yang berlangsung intensif selama kurang lebih 2,5 jam tersebut menjadi ruang diskusi mendalam antara Presiden dan Wakil Presiden mengenai keberlanjutan roda pemerintahan serta kepastian hukum.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwasanya dalam pertemuan itu, Gibran secara jujur mengutarakan keinginannya untuk fokus menghadapi tuduhan demi tuduhan yang mengarah pada kelengkapan dokumen pendidikannya. Gibran meminta kesempatan khusus kepada Presiden Prabowo untuk membuktikan keabsahan dan keaslian dokumen yang dimilikinya melalui mekanisme persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Presiden Prabowo Subianto dilaporkan memberikan sejumlah pandangan dan arahan bijak, sembari menghormati hak hukum serta ikhtiar yang hendak ditempuh oleh wakilnya tersebut. 

Menanggapi berkembangnya spekulasi publik, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa secara tata hukum negara, Gibran Rakabuming Raka masih menjabat secara sah sebagai Wakil Presiden RI. Yusril menyebut belum ada kekosongan jabatan Wakil Presiden karena proses administrasi dan mekanisme hukum tata negara masih berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Awal Perjalanan: Dari Pebisnis Kuliner Solo Hingga Terjun ke Politik

Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1987, Gibran pada masa mudanya sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada arena politik praktis. Usai menyelesaikan studi pendidikannya di luar negeri, Gibran memilih membangun kemandirian finansial dengan merintis berbagai lini bisnis.

Pada Desember 2010, ia mendirikan Chilli Pari, sebuah usaha katering berbasis di Surakarta yang melayani berbagai acara besar. Langkah bisnisnya semakin melesat ketika ia meluncurkan brand martabak manis Markobar (Martabak Kota Barat) pada 2015. Kemitraan bisnisnya terus meluas dengan mendirikan sejumlah entitas kuliner dan teknologi seperti Goola, Mangkokku, hingga aplikasi pencari kerja Kerjaholic.

Dalam berbagai kesempatan wawancara media kala itu, Gibran kerap menegaskan komitmennya untuk berfokus di dunia usaha dan mengaku enggan mengikuti jejak sang ayah terjun ke dunia politik. Namun, peta jalan hidupnya berubah drastis menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surakarta 2020.

Pada akhir 2019, Gibran secara resmi mendaftarkan diri sebagai kader PDI Perjuangan. Meskipun sempat memicu dinamika persaingan di internal partai daerah, DPP PDI Perjuangan akhirnya menjatuhkan rekomendasi pencalonan Wali Kota Surakarta kepada pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

Pada pemungutan suara Pilkada 9 Desember 2020, pasangan Gibran-Teguh tampil mendominasi dengan meraup 225.451 suara atau setara 86,53 persen dari total suara sah. Gibran resmi dilantik sebagai Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021 dan langsung memimpin berbagai program percepatan ekonomi pascapandemi di kota kelahirannya.

Langkah Kontroversial Menuju Pilpres 2024 dan Putusan MK

Sama halnya dengan gaya kepemimpinan sang ayah yang tidak menyelesaikan penuh masa jabatan wali kota, Gibran ditarik ke panggung politik nasional menjelang Pilpres 2024. Nama Gibran mendadak menguat sebagai kandidat terkuat pendamping calon presiden Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju.

Namun, langkah tersebut terbentang ganjalan regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, batas usia minimal untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden adalah 40 tahun. Sementara pada akhir tahun 2023, usia Gibran baru menginjak 36 tahun.

Jalan politik Gibran akhirnya terbuka lebar menyusul pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023. Dalam putusan fenomenal tersebut, MK menambah klausul pengecualian syarat usia minimal, yaitu berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan tersebut memantik gelombang protes dan kontroversi etik nasional lantaran Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman dari Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam sidang etiknya pada 7 November 2023 kemudian memutuskan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Meskipun dinaungi kontroversi sengit, proses pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran ke KPU tetap melenggang secara legal. Pada pemungutan suara Pilpres 14 Februari 2024, pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan menang satu putaran dengan raihan 96.214.691 suara atau 58,59 persen suara nasional. Gibran resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 dalam Sidang Paripurna MPR RI, mengukuhkan dirinya sebagai Wakil Presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia.

Sengketa Ijazah: Perjalanan Hukum dari MK hingga Putusan Mahkamah Agung

Pascalantikan, keabsahan dokumen persyaratan administrasi pencalonan Gibran terus digugat oleh sejumlah kelompok masyarakat. Sorotan utama tertuju pada dokumen riwayat pendidikan menengah dan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan.

Pada September 2026, persoalan ini sempat diuji di Mahkamah Konstitusi. Hakim MK dalam pertimbangan hukumnya sempat mencantumkan catatan bahwa tidak ditemukannya bukti fisik yang meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran. Kendati demikian, MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan tersebut lantaran para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Tak berhenti di MK, sengketa dokumen tersebut bergeser ke ranah hukum tata usaha negara hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Puncaknya terjadi pada 30 Oktober 2026, ketika Mahkamah Agung menerbitkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon Subhan Palal terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka.

Implikasi Politik dan Langkah Hukum Lanjutan di PTUN

Putusan kasasi MA inilah yang menjadi pemantik utama yang mendorong Gibran menemui Presiden Prabowo pada 10 November 2026 untuk menyampaikan niat pengunduran dirinya. Gibran menilai langkah mundur dan menguji kembali fakta keabsahan dokumennya di PTUN merupakan kewajiban moral dan hukum demi menjaga martabat lembaga kepresidenan.

Apabila niat pengunduran diri Gibran diproses secara formal melalui surat resmi kepada DPR RI dan Presiden, maka ketatanegaraan Indonesia akan memasuki fase krusial pengisian jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945.

Perjalanan karier Gibran Rakabuming Raka dari seorang pengusaha katering dan martabak di Kota Solo, Wali Kota Surakarta, hingga menjadi Wakil Presiden RI kini berada di persimpangan jalan paling menentukan. Publik kini menanti kelanjutan langkah hukum di PTUN serta keputusan resmi Istana dalam merespons niat pengunduran diri tersebut.