Terbongkar di Rapat DPR! Begini 5 Tahap Modus Penyadapan Presiden Prabowo dan Upaya Hapus Jejak Digital

JAKARTA, semualini.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan secara rinci rangkaian modus operandi serta alur perintah dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Pemaparan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, konstruksi perkara penyadapan ini terbagi menjadi lima tahapan utama, mulai dari tahap perencanaan hingga upaya penghapusan jejak digital. 

Rangkaian pelanggaran prosedur tersebut diawali dengan pemberian perintah secara lisan yang diteruskan melalui jaringan komunikasi internal tanpa disertai surat permohonan resmi dari penyidik.

"Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU kemudian diteruskan kepada EH dan AS," jelas Kapolri saat memaparkan alur modus operandi dalam rapat kerja tersebut.

Setelah instruksi lisan diteruskan, tahapan berikutnya berlanjut pada proses eksekusi teknis di lapangan. Nomor telepon yang menjadi target pemantauan dimasukkan ke dalam sistem pemantauan khusus melalui jalur atensi internal. 

Cara tersebut dilakukan untuk menyamarkan aktivitas penyadapan ilegal di antara prosedur operasional resmi kepolisian.

“Hasil penyadapan terhadap nomor target kemudian direkam dan disusun dalam bentuk transkrip tertulis. Dokumen hasil transkrip tersebut selanjutnya dilaporkan secara berjenjang hingga sampai kepada pimpinan tertinggi pada periode terjadinya penyadapan,” ungkap Suyudi.

Namun, menjelang akhir Oktober 2026, para pihak yang terlibat diduga melakukan upaya penghilangan jejak digital secara sistematis. 

Langkah tersebut dilakukan melalui perintah penghapusan data elektronik pada sistem pemantauan serta pembubaran grup koordinasi digital yang sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi.

Alih-alih menutupi jejak pelanggaran, tindakan penghapusan data dan pembubaran grup tersebut justru memicu kecurigaan. 

Peristiwa itu akhirnya dilaporkan secara resmi ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 30 Oktober 2026 untuk diusut secara hukum.

"Namun dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan serta penghapusan data elektronik," tegas Kapolri dalam paparannya.

Pengungkapan rangkaian penyimpangan prosedur tersebut kini menjadi dasar kuat bagi penyidik Bareskrim Polri dalam mendalami pertanggungjawaban pidana masing-masing tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan sistem pemantauan tersebut.