Komisi III DPR Desak Polri Terapkan Pasal Makar untuk Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
Komisi III DPR RI mendesak Kapolri menjerat para tersangka kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto dengan pasal makar serta mengusut aktor intelektualnya.
Ringkasan Berita:
- Komisi III DPR RI secara resmi meminta Kapolri dan jajarannya menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak pemecatan segera terhadap para tersangka serta pembatalan kenaikan pangkat luar biasa yang berkaitan dengan konspirasi tersebut.
- Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman dan Safarudin menilai tindakan memata-matai kepala negara oleh aparatnya sendiri bukan pelanggaran biasa, melainkan mengarah pada permufakatan jahat atau makar.
JAKARTA, semualini.com – Komisi III DPR RI menunjukkan sikap tegas menanggapi pemaparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai konstruksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), jajaran pimpinan dan anggota dewan menilai tindakan memata-matai kepala pemerintahan telah melampaui batas delik teknis telekomunikasi biasa.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, secara lantang mendesak institusi Polri untuk segera menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap seluruh personel yang telah berstatus tersangka.
Ia juga meminta pembatalan seluruh bentuk penghargaan karier yang diduga berkaitan dengan pemufakatan tersebut.
"Bapak cepetan pecat mereka yang sudah tersangka. Dan yang saya dengar bahwa ada kenaikan pangkat luar biasa dari kelompok yang sudah ada yang sudah dibangun dalam proses konspirasi yang mereka lakukan, batalin semua," ujar Ahmad Sahroni dalam rapat kerja tersebut.
Pandangan kritis senada turut dilontarkan oleh anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman. Ia menyoroti kejanggalan serius di balik kasus ini, mengingat praktik penyadapan tersebut justru dilakukan oleh oknum pimpinan aparat penegak hukum terhadap kepala negara yang memberikan mandat jabatan kepada mereka.
"Ini bukan penyadapan biasa. Kalau kita politisi disadap itu biasa. Yang tidak biasa dan agak aneh Presiden dan istana disadap oleh pembantunya," ujar Benny Kabur Harman menanggapi paparan kepolisian.
Desakan penegakan hukum yang lebih berat juga diperkuat oleh anggota Komisi III DPR RI lainnya, Safarudin. Berdasarkan rangkaian konstruksi peristiwa dan modus operandi yang dipaparkan Kapolri, ia menilai perbuatan para tersangka telah memenuhi unsur permufakatan jahat yang mengancam kedaulatan pemerintahan yang sah.
"Oleh karena itu saya berkeyakinan Pak Listio Sigit ini beserta seluruh yang sudah dijadikan tersangka ini adalah perbuatan makar, sekali lagi makar," tambah Safarudin dengan nada tegas di hadapan forum rapat.
Menutup rangkaian rapat kerja tersebut, Komisi III DPR RI secara resmi mengesahkan poin kesimpulan rapat yang bersifat mengikat secara kelembagaan. Parlemen meminta Kapolri beserta seluruh jajaran penyidik untuk menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus penyadapan tersebut.
Selain penerapan pasal berlapis, Komisi III DPR RI juga menekankan agar Polri tidak berhenti pada para pelaksana teknis di lapangan, melainkan terus menelusuri dan membongkar aktor intelektual yang berada di balik skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
© 2026 Semualini.com. Isi artikel ini dilindungi hak cipta. Menyalin atau mengutip wajib mencantumkan sumber dan tautan ke artikel ini.
