Beberkan Alur Penyadapan Presiden Prabowo di DPR, Kapolri Sebut Nama Listyo Sigit
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan dalam raker Komisi III DPR bahwa perintah penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo diduga berasal dari Listyo Sigit.

Ringkasan Berita:
- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI bahwa perintah penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diduga berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Jenderal LSP).
- Menurut pemaparan Suyudi, perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik atau laporan polisi, lalu diteruskan melalui inisial SU kepada EH dan AS.
- Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor target ke dalam sistem LIMS tanpa verifikasi untuk direkam dan ditranskrip sebelum dilaporkan secara berjenjang kepada Listyo.
JAKARTA, semualini.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa perintah penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diduga berasal dari Kapolri periode sebelumnya, Listyo Sigit Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya di hadapan anggota dewan, Jenderal Suyudi menjelaskan konstruksi dugaan alur perintah yang melibatkan sejumlah perwira tinggi di lingkungan Mabes Polri.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," ujar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam keterangannya di rapat kerja tersebut.
Berdasarkan penjelasan Suyudi, perintah penyadapan tersebut disampaikan oleh Listyo kepada sejumlah bawahannya secara lisan maupun melalui percakapan di grup WhatsApp.
Suyudi menegaskan bahwa instruksi tersebut dilakukan tanpa disertai prosedur administrasi hukum yang sah, seperti surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Setelah perintah diterima, tim teknis dari Technical Supporting Unit (TSU) diduga langsung memasukkan nomor telepon yang menjadi target penyadapan ke dalam sistem LIMS.
Proses input tersebut dilaporkan berlangsung tanpa melewati tahapan verifikasi maupun filterisasi sebagaimana ketentuan standar operasional.
Melalui sistem LIMS tersebut, petugas kemudian mendengarkan serta mengekspor rekaman hasil penyadapan untuk diterjemahkan ke dalam bentuk transkrip tertulis.
Suyudi menerangkan bahwa hasil transkrip penyadapan itu selanjutnya dilaporkan secara berjenjang hingga sampai ke tangan Listyo Sigit Prabowo.
Adapun pemanggilan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajarannya oleh Komisi III DPR RI dilakukan untuk meminta penjelasan resmi institusi kepolisian terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam perkembangan penanganan perkaranya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri diketahui telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri era Presiden Joko Widodo, Listyo Sigit Prabowo.
© 2026 Semualini.com. Isi artikel ini dilindungi hak cipta. Menyalin atau mengutip wajib mencantumkan sumber dan tautan ke artikel ini.



