Owner Food Truck Buka Suara Soal Polemik Usaha Kuliner di Ruang Publik, Mbak Dy: Kami Hanya Ingin Berjualan dengan Tenang

YOGYAKARTA – Polemik mengenai aktivitas pelaku usaha kuliner di kawasan ruang publik kembali menjadi perbincangan masyarakat. Di tengah ramainya diskusi yang berkembang di media sosial, Mbak Dy, owner salah satu food truck yang ingin beroperasi di kawasan tersebut, akhirnya menyampaikan pandangannya secara terbuka.

Dalam keterangannya, Mbak Dy menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk memperkeruh situasi. Sebagai pelaku UMKM, ia mengaku hanya ingin menjalankan usaha secara normal dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan yang datang.

“Kami ini pada dasarnya hanya ingin berjualan dengan tenang. Fokus kami adalah mencari nafkah dan mengembangkan usaha,” ujarnya.

Menurut Mbak Dy, keberadaan food truck dan pelaku usaha kuliner lainnya selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang turut menghidupkan kawasan publik. Kehadiran mereka tidak hanya memberikan pilihan kuliner bagi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi sejumlah pekerja dan pemasok lokal.

Namun, belakangan situasi menjadi semakin kompleks setelah muncul berbagai perdebatan mengenai penataan kawasan, perizinan, lokasi mangkal, hingga isu-isu lain yang berkembang di ruang digital. Kondisi tersebut membuat sejumlah pelaku usaha merasa berada dalam posisi yang tidak nyaman.

Mbak Dy mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima banyak perhatian dari masyarakat setelah sejumlah konten mengenai persoalan tersebut beredar luas di media sosial. Bahkan, berbagai komentar dan tanggapan datang dari berbagai pihak.

“Banyak yang menghubungi, banyak yang memberikan komentar. Tetapi tidak semuanya saya respon karena fokus saya tetap pada usaha,” katanya.

@dyahfardisa

Semoga jogja semakin aman dan nyaman untuk kita semua 🙏

♬ suara asli - Mbak Dy Owner

Ia juga menjelaskan bahwa beberapa informasi yang beredar di media sosial sering kali berkembang dengan berbagai versi. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat melihat persoalan secara lebih utuh dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar.

Menurutnya, setiap pihak memiliki sudut pandang masing-masing yang perlu didengar. Oleh karena itu, dialog dan komunikasi menjadi langkah yang lebih baik dibandingkan saling menyalahkan di ruang publik.

Sebagai pelaku usaha, Mbak Dy mengaku selalu berupaya mengikuti aturan yang berlaku. Ia menilai kepastian regulasi merupakan hal penting agar para pelaku UMKM dapat menjalankan usaha dengan rasa aman dan nyaman.

“Kami ingin ada kejelasan. Kalau memang ada aturan, tentu kami akan mengikuti. Yang penting semuanya jelas dan diterapkan secara adil,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa banyak pelaku usaha kecil yang menggantungkan kehidupan ekonominya dari aktivitas berjualan setiap hari. Ketika muncul ketidakpastian, dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik usaha, tetapi juga para pekerja yang bergantung pada usaha tersebut.

Dalam kesempatan itu, Mbak Dy juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap UMKM lokal. Menurutnya, sektor usaha mikro dan kecil memiliki kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi daerah, terutama di sektor kuliner dan pariwisata.

“Di balik satu food truck atau lapak usaha, ada keluarga yang harus dinafkahi. Ada karyawan yang bekerja. Ada pemasok bahan baku yang juga menggantungkan penghasilannya dari aktivitas ekonomi ini,” jelasnya.

Meski menghadapi berbagai dinamika, Mbak Dy mengaku tetap berusaha menjaga semangat dan profesionalisme dalam menjalankan usaha. Ia memilih untuk fokus pada pelayanan pelanggan serta menjaga kualitas produk yang ditawarkan.

Di sisi lain, ia berharap polemik yang terjadi dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk mencari solusi bersama. Menurutnya, penataan kawasan publik memang penting dilakukan, tetapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberlangsungan usaha masyarakat kecil.

“Kalau ada penataan tentu harus dicari jalan tengah yang baik. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Yang terpenting adalah komunikasi dan transparansi,” katanya.

Pernyataan Mbak Dy tersebut mendapat perhatian dari sejumlah pelaku UMKM lain yang menghadapi situasi serupa. Banyak di antara mereka berharap adanya kebijakan yang lebih jelas dan mekanisme koordinasi yang lebih terbuka antara pengelola kawasan, pemerintah, serta para pedagang.

Pengamat ekonomi kerakyatan menilai bahwa persoalan seperti ini memang sering muncul di berbagai daerah yang memiliki ruang publik aktif. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan. Namun di sisi lain, aktivitas ekonomi masyarakat juga harus mendapat ruang yang memadai.

Karena itu, pendekatan kolaboratif dinilai menjadi solusi yang paling efektif. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengelola kawasan, aparat terkait, hingga pelaku usaha, diharapkan berbagai persoalan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

Bagi Mbak Dy sendiri, harapan terbesarnya cukup sederhana. Ia ingin dapat menjalankan usaha dengan tenang, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dan terus berkontribusi terhadap perekonomian lokal.

“Kami hanya ingin bekerja dan berusaha secara baik. Semoga ke depan ada solusi yang membuat semua pihak bisa berjalan bersama,” tutupnya.