​Viral Ajudan Gubernur Kaltim Diduga Dorong Demonstran GMNI Samarinda

SAMARINDA, semualini.com – Gelombang kecaman publik terus mengalir deras menyusul beredarnya video dugaan tindakan arogan yang dilakukan oleh oknum ajudan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud. 

Potongan video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan insiden penggepakan terhadap massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda di area Masjid Pemprov Kaltim kini mendadak viral dan memicu perdebatan sengit di platform media sosial TikTok.  

​Hingga Senin (19/10/2026) malam, unggahan mengenai aksi pengawalan ketat yang berujung gesekan fisik tersebut telah disaksikan ratusan ribu kali dan dibanjiri lebih dari 2.600 komentar dari warga internet. 

Sebagian besar netizen mengecam keras perlakuan tidak menyenangkan yang diterima oleh para mahasiswa saat hendak menyuarakan aspirasi evaluasi kepemimpinan nasional.  

​"Viralkan sampai nasional guys, emang boleh ajudan arogan dan kurang ajar sama rakyat begini?" tulis salah satu warganet dengan akun NisaGhina dalam kolom komentar unggahan tersebut yang disukai lebih dari 12 ribu pengguna.  

​Kejadian yang berlangsung menjelang ibadah magrib tersebut memperlihatkan momen ketika rombongan gubernur hendak berjalan menuju bangunan masjid. 

Situasi di lokasi mendadak memanas setelah oknum pengawal disinyalir sengaja menabrakkan badannya ke arah demonstran yang berdiri di barisan depan. 

Sontak, aksi tersebut memicu protes keras dari peserta unjuk rasa yang tidak terima atas perlakuan fisik tersebut.  

​Di tengah derasnya gelombang kritik dari masyarakat, beberapa sudut pandang lain juga mewarnai kolom perdebatan netizen. 

Sebagian pengguna media sosial menilai bahwa tindakan tegas yang diambil oleh tim pengawal merupakan bagian dari standar pengamanan yang harus dijalankan untuk melindungi keselamatan pejabat publik di tengah kerumunan.  

​"Kalian pikir gampang jadi ajudan? Itu juga sudah sesuai SOP kita," tulis akun El capcin mencoba memberikan pembelaan terkait penanganan massa di lapangan.  

​Kendati demikian, mayoritas publik tetap mendesak agar Pemprov Kaltim dan jajaran kepolisian melakukan evaluasi serta klarifikasi secara terbuka atas insiden tersebut. 

Tindakan represif maupun kontak fisik terhadap warga sipil yang sedang berdemonstrasi secara damai dinilai tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun.  

​"Kami meminta pejabat publik dan tim pengamannya untuk tetap mengedepankan sikap humanistis dalam mengawal aksi penyampaian pendapat di muka umum," tegas perwakilan aksi mahasiswa mendesak adanya iktikad baik dari pihak pengawal gubernur demi menjaga kondusivitas wilayah.