BI Ungkap Penyebab Kredit Rp2.548 Triliun Belum Ditarik Debitur
BI mengungkap penyebab kredit Rp2.548 triliun belum ditarik hingga Juli 2026, mulai dari permintaan sektor swasta hingga pilihan bank menempatkan likuiditas.
Menampilkan berita untuk “ekonomi”
BI mengungkap penyebab kredit Rp2.548 triliun belum ditarik hingga Juli 2026, mulai dari permintaan sektor swasta hingga pilihan bank menempatkan likuiditas.
Wapres Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi Pekalongan Art Week 2026 dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, serta pelestarian budaya.
Danantara didorong membiayai proyek bensin dari batu bara bersama BUMN. Teknologi tersedia, tetapi keekonomian masih menjadi tantangan.
Rupiah melemah 32 poin atau 0,18 persen menjadi Rp17.879 per dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa, 22 September 2026.
Geopolitik menekan rupiah di tengah kebutuhan valas importir dan arus keluar portofolio. BI menyiapkan instrumen stabilisasi nilai tukar.
Utang publik global diproyeksi menembus 100 persen PDB pada 2029. IMF meminta pemerintah memperkuat konsolidasi fiskal dan menekan defisit.
Purbaya Yudhi Sadewa digantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Simak fakta pergantian, pernyataan Purbaya, dan tugas Menkeu baru.
BPK mulai memeriksa laporan keuangan BPI Danantara dengan menekankan pentingnya tata kelola, akuntabilitas, serta akses terhadap data dan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan.
Pemerintah menemukan 25 merek beras fortifikasi diduga tidak sesuai standar kandungan gizi, mutu, hingga administrasi perizinan. Temuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konsumen hingga Rp89 triliun dan kini telah dilaporkan kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti.
Mbak Dy, owner salah satu food truck yang beroperasi di kawasan ruang publik Yogyakarta, akhirnya buka suara terkait polemik penataan pedagang, perizinan, hingga respons publik yang ramai di media sosial. Ia menegaskan para pelaku UMKM hanya ingin mendapatkan kepastian aturan dan ruang usaha yang adil.
Pemerintah menyiapkan E50 atau campuran etanol 50 persen untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.
APBN hingga Agustus 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen PDB. Suahasil Nazara memaparkan kondisi APBN terbaru.