Soroti Perlakuan VIP Napi Kakap, Yan Permenas Mandenas Desak Pembersihan Total Petugas Lapas

JAKARTA — Ketimpangan penanganan narapidana serta lemahnya sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memicu kritik keras dari parlemen. 

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk segera melakukan perombakan total di tubuh Lapas.

Yan Permenas menegaskan bahwa sejak awal rapat kerja, dirinya telah meminta dilakukannya audit standarisasi operasional dan sistem pengamanan Lapas agar berbagai skandal klasik tidak terus berulang.

"Saya paham Pak Dirjen dan Pak Menteri adalah orang baru. Banyak sekali struktur dan sistem yang sudah terbentuk sejak lama. Tetapi kita harus bicara rasionalitas," ujar Yan Permenas Mandenas dalam rapat kerja bersama jajaran imigrasi dan pemasyarakatan, Senin (28/09/2026).

Desak Perombakan Total dari Kalapas Hingga Staf

Menurut Yan Permenas, berbagai persoalan hukum di Lapas sudah menjadi akumulasi dinamika lama yang mencoreng citra kelembagaan. 

Untuk menghentikan siklus ini, ia meminta kepemimpinan baru bertindak tegas tanpa kompromi dengan membersihkan internal dari oknum-oknum yang merusak sistem.

"Bersihkan kementerian ini dari tikus-tikus yang masih merajalela! Tidak boleh dibiarkan, bersihkan! Bersihkan Lapas itu, semua staf dibersihkan tanpa terkecuali, masukin orang baru semua mulai dari Kalapas sampai jajarannya," tegas Yan Permenas.

Ia menilai langkah radikal mengganti seluruh personel Lapas dengan orang-orang baru adalah satu-satunya cara untuk membuktikan kepada publik bahwa pemerintah serius melakukan pembenahan.

Sentil Ketimpangan Perlakuan Napi Kecil vs Napi Kakap

Lebih lanjut, politisi Gerindra ini membongkar rahasia umum mengenai dugaan keleluasaan fasilitas bagi narapidana kelas atas. Ia menyebut maraknya informasi bahwa narapidana kasus besar memberikan setoran kepada oknum tertentu demi mendapatkan perlakuan istimewa.

Hal ini menciptakan diskriminasi nyata di dalam penegakan hukum, di mana narapidana kasus ringan mendapatkan sanksi berat, sedangkan narapidana kasus besar justru menikmati kebebasan.

"Jangan yang curi ayam kita masukin di sel isolasi, sedangkan yang nyuri dan merugikan negara serta merugikan masyarakat banyak justru masih bisa leluasa menghirup udara segar. Sekarang tinggal kemauan kita, apakah mau putuskan mata rantai ini atau mau dilanjutkan?" cetus Yan Permenas menutup pandangannya.