Skandal Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Amankan Rp2 Miliar dari Dirut KAI

​JAKARTA, Semualini.com - Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023 terus membuahkan fakta baru. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tindakan penyitaan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

​Penyitaan ini berhubungan erat dengan peran serta rekam jejak Bobby sebelum menjabat sebagai pimpinan PT KAI. Penyidik KPK sebelumnya sempat memeriksa yang bersangkutan dalam kapasitasnya selaku mantan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) periode 2021–2025.

​Konfirmasi Penyitaan Barang Bukti dari Saksi

​Pihak KPK menegaskan bahwa tindakan penyitaan uang tunai tersebut merupakan bagian dari upaya pengumpulan barang bukti guna memperkuat pembuktian perkara korupsi di lingkungan BUMN. Langkah ini diambil penyidik setelah melakukan serangkaian analisis terhadap keterangan saksi dan aliran dana.

​Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi tindakan penyitaan barang bukti bernilai miliaran rupiah tersebut dari tangan saksi Bobby Rasyidin.

​"Benar, dalam penyidikan perkara itu telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar dari salah seorang saksi, saudara BR," kata Budi di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

​Pihak lembaga antirasuah pun memverifikasi keberadaan penyitaan tersebut guna mendalami konstruksi perkara lebih lanjut. Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, turut menegaskan hal serupa.

​"Iya betul. Penyidik sudah melakukan penyitaan," kata Achmad Taufik Husein saat memberikan keterangan kepada awak media.

​Kontruksi Perkara

​Skandal dugaan korupsi ini berakar dari penandatanganan kerja sama Head of Agreement (HoA) antara PT Pertamina dan PT Telkom pada Agustus 2018. Pengadaan tersebut mencakup pemasangan Automatic Tank Gauge (ATG) dan perangkat Electronic Data Capture (EDC) di berbagai jaringan SPBU.

Dalam perjalanannya, penyidik menemukan indikasi kuat adanya pengaturan tender vendor agar lelang proyek hanya berlangsung sebatas formalitas semata.

​KPK sebelumnya telah menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam kasus ini. 

Ketiga tersangka tersebut meliputi mantan Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Dian Rachmawan, Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom Weriza, serta pemilik vendor PT PCS Elvizar.

​Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa praktik manipulasi pengadaan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. 

Total kerugian negara akibat pengkondisian pengadaan fisik dan kemahalan harga perangkat tercatat mencapai Rp322,18 miliar. 

Penyidik lembaga antirasuah pun masih terus menguji potensi keterlibatan pihak-pihak lain untuk mengulur proses pengembalian kerugian negara secara maksimal.