Pemprov DKI Gratiskan Transportasi Umum bagi Pencari Kerja Jakarta Mulai Januari 2027

JAKARTA, Semualini.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memperluas jangkauan penerima fasilitas transportasi umum gratis dari 15 golongan menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. 

Salah satu kelompok masyarakat tambahan yang berhak menikmati layanan bus Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta tanpa dipungut biaya adalah warga ber-KTP DKI Jakarta yang sedang aktif mencari pekerjaan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban finansial para pencari kerja yang memiliki mobilitas tinggi saat melamar pekerjaan. 

Pemprov DKI memahami tantangan para pencari kerja yang harus berpindah-pindah armada transportasi demi menghadiri wawancara atau menyerahkan berkas ke berbagai lokasi.

"Jadi ada 6 penambahan, di antara penambahan itu adalah orang yang mencari kerja. Karena saya yakin di ruangan ini kalau mencari kerja pakai bus naik-turun, MRT, LRT, memorinya pasti teringat sekali dan itu akan menjadi luar biasa kalau kita gratiskan," kata Pramono Anung dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta.

Pramono menegaskan pentingnya keberadaan fasilitas ini agar kelompok masyarakat produktif yang belum berpenghasilan tetap tidak terkendala ongkos dalam berikhtiar mendapatkan pekerjaan.

"Maka dengan adanya aturan ini, pencari kerja akan diberikan gratis, termasuk 21 golongan yang digratiskan," ujar Pramono.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta memahami betul perjuangan para pencari kerja yang harus mendatangi berbagai lokasi untuk proses seleksi kerja.

"Pencari kerja ini kan mobilitasnya tinggi untuk interview atau kirim lamaran. Kita ingin Pemprov hadir meringankan ongkos mereka sampai mereka betul-betul dapat pekerjaan," tuturnya.

Untuk mengakses fasilitas ini, pencari kerja diharuskan memegang KTP DKI Jakarta serta menunjukkan bukti sah bahwa yang bersangkutan sedang aktif mencari pekerjaan. Pemprov DKI Jakarta berencana menyediakan kartu khusus serta membuka loket pendaftaran di sejumlah titik lokasi guna mempermudah proses verifikasi administrasi.

"Nanti kita siapkan kartunya dan loket khusus untuk pendaftaran, supaya pencari kerja yang ber-KTP DKI bisa memanfaatkan fasilitas ini," jelas Pramono.

Fasilitas gratis ini disalurkan melalui perluasan skema Kartu Layanan Gratis (KLG) yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan para operator transportasi publik. 

Langkah ini berjalan seiring dengan penyesuaian skema tarif dan subsidi transportasi berbasis jalan serta rel di Jakarta per awal tahun 2027 agar lebih tepat sasaran.

"Perluasan fasilitas gratis ini akan berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2027, berbarengan dengan penataan skema KLG yang baru," pungkas Pramono.

Selain pencari kerja, lima kelompok tambahan lain yang dimasukkan dalam skema perluasan penerima KLG mencakup:

• Pendamping penyandang disabilitas.
• Pasien rujukan rutin berpenghasilan rendah.
• Pelajar dan mahasiswa tidak mampu di luar penerima KJP/KJMU.
• Pelaku UMKM binaan Pemprov DKI.
• Korban bencana atau warga yang masih dalam masa pemulihan.

Kebijakan perluasan insentif mobilitas ini didukung oleh tren positif beralihnya warga Jakarta ke moda transportasi umum. 

Pemprov DKI mencatat peningkatan jumlah penumpang gabungan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, seiring dengan tingkat konektivitas antarmoda di Jakarta yang terus diperluas.

Melalui penyempurnaan skema Kartu Layanan Gratis ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat menjaga keterjangkauan mobilitas bagi kelompok rentan sekaligus terus mendorong masyarakat memanfaatkan jaringan transportasi publik kota.