Presiden Prabowo Serahkan Kredit Pembiayaan Rp53,15 Triliun di Rakornas TPAKD 2026

JAKARTA, semualini.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara simbolis menyerahkan akad kredit dan pembiayaan produktif dengan total nilai mencapai Rp53,15 triliun. 

Pembiayaan tersebut disalurkan kepada 2.106.401 debitur dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, nelayan, serta wirausaha lintas sektor untuk periode Agustus hingga Oktober 2026.

Prosesi penyerahan dana pembiayaan nasional tersebut berlangsung dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di JIExpo Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Kredit usaha produktif yang disalurkan oleh 343 lembaga jasa keuangan tersebut diterima secara simbolis oleh lima perwakilan debitur dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pengemudi ojek online (ojol), pedagang pakaian, pedagang makanan, petani kopi, hingga nelayan budi daya.

Adapun besaran pinjaman yang diserahkan secara langsung di atas panggung bervariasi, mulai dari Rp5 juta hingga Rp400 juta. 

Para penerima manfaat tersebut di antaranya Hendra Sukmawijaya (nelayan budi daya Kabupaten Bekasi), Dedi Supriyatna (ojol Jakarta), Wahyu (petani kopi Kabupaten Temanggung), Ratna Dewi Susanti (pedagang makanan Jakarta), serta Dewi Murni (pedagang pakaian Pasar Tanah Abang).

Dalam penyerahan papan simbolis tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Selain penyerahan kredit produktif, momentum Rakornas TPAKD 2026 juga ditandai dengan peresmian Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga. Lembaga baru ini resmi menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga difokuskan untuk membangun ketahanan ekonomi tingkat rumah tangga melalui tiga pilar utama.

"Orientasi dan fokus Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga ini yaitu ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas (financial wellness), ketahanan menghadapi guncangan (financial resilience), dan rasa aman mengelola keuangan (financial security), yang seluruhnya diukur dari tingkat keluarga," papar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Struktur kepengurusan Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi sebagai Wakil Ketua. 

Sementara posisi Wakil Ketua Harian diisi oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dengan jajaran menteri kabinet sebagai anggota.