Gerindra Tepis Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran dari CELIOS, Sebut Penilaian Tak Berbasis Bukti

JAKARTA – Partai Gerindra menolak hasil penilaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis lembaga kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS). 

Partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu menilai laporan tersebut memuat tudingan tanpa dasar bukti yang memadai.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyampaikan sikap itu dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026). 

Ia menegaskan bahwa rapor tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur utama kinerja pemerintah. 

“Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat,” kata Sugiat.

Soal kebebasan sipil dan metodologi

Menurut Sugiat, tudingan bahwa kebebasan sipil dibatasi tidak sesuai kenyataan. 

“Kritik masih bebas beredar di ruang publik, termasuk rapor CELIOS itu sendiri, yang menurutnya menjadi bukti bahwa pemerintah tidak otoriter,” kata Sugiat

Sugiat juga mempersoalkan cara penyusunan laporan. Ia menilai rapor yang disusun “Kabinet Bayangan” lebih mencerminkan opini kelompok tertentu daripada ukuran kinerja yang objektif. 

Klaim bahwa 75 persen responden merasa tertekan oleh kebijakan pemerintah, kata dia, berlebihan dan berpotensi menimbulkan kepanikan.

Ekonomi, pajak, dan utang

Di bidang ekonomi, Sugiat menyatakan Gerindra tidak sepakat dengan usulan CELIOS untuk mengganti indikator konvensional dengan indeks kebahagiaan dan batas planet (planetary boundary). 

Menurutnya, ukuran semacam itu terlalu abstrak dan tidak menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Ia juga menolak usulan pajak kekayaan 1–2 persen bagi kalangan super kaya, yang menurut laporan CELIOS berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp142,2 triliun.  

“Kebijakan itu bisa memicu pelarian modal dan menekan investasi dalam negeri. Pemerintah, katanya, memilih memperkuat kepatuhan pajak dan hilirisasi industri,” jelasnya.

Terkait beban bunga utang Rp599,4 triliun yang dibandingkan dengan belanja kesehatan Rp247,3 triliun, Sugiat menilai perbandingan itu terlalu sempit karena mengabaikan struktur pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan.

Program prioritas dan penataan kabinet

Laporan CELIOS turut menyoroti pemotongan Dana Desa untuk membiayai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sugiat membela program itu sebagai upaya menguatkan kelembagaan ekonomi lokal.

Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia menyatakan manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak sekolah, dan mempertanyakan usulan agar program tersebut dihentikan. 

Adapun perombakan menteri, kata Sugiat, merupakan hak prerogatif presiden demi mempercepat target pembangunan, bukan karena tekanan pihak luar.

Karhutla, pertahanan, dan diplomasi

CELIOS melaporkan 96 persen responden menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak efektif, dengan taksiran kerugian Rp123,1 triliun. 

Menanggapi hal itu, Sugiat menyebut pemerintah telah mengerahkan ribuan personel, teknologi modifikasi cuaca, dan penindakan hukum terhadap korporasi.

Pada isu pertahanan, ia menyatakan penguatan alutsista penting agar Indonesia tidak mudah ditekan negara lain. Sugiat juga menilai kunjungan luar negeri presiden berperan membuka peluang investasi dan menjaga pasokan strategis. 

Soal kehadiran figur militer di lingkar istana, ia menyebutnya bagian dari pengelolaan kabinet yang cepat dan disiplin, serta menolak anggapan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo bersifat militeristik.