Kementerian ATR/BPN Serahkan Sertifikat Ratusan Aset Pemerintah di Kalsel

“Ini simbol keberpihakan negara, terutama Kementerian ATR/BPN yang merupakan mitra kerja kami, untuk bukan hanya terus melayani, tapi memastikan bahwa aset-aset itu memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum,” kata Rifqinizamy.

Pemda Diminta Inventarisasi Aset yang Belum Bersertifikat

Rifqinizamy juga meminta pemerintah daerah lebih tertib dalam melakukan pengelolaan aset.

Menurut dia, seluruh aset yang telah tercatat perlu diperiksa kembali untuk mengetahui bidang tanah mana yang sudah memiliki sertifikat dan mana yang masih belum memiliki legalitas.

Aset yang belum bersertifikat kemudian dapat segera dilaporkan dan diproses melalui kantor pertanahan.

Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menyiapkan daftar aset, melakukan pengukuran, kemudian mengajukan proses sertifikasi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan pertanahan sekaligus memastikan aset daerah mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.