BI Dorong Efisiensi Transaksi Mata Uang Lokal di Tengah Risiko Ketidakpastian Geopolitik

JAKARTA, Semualini.com - Bank Indonesia (BI) mendorong peningkatan dan perluasan skema penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) pada kegiatan perdagangan maupun investasi guna memperkokoh daya tahan ekonomi kawasan di tengah tingginya ketidakpastian global. 

Gubernur BI Destry Damayanti mengemukakan usulan tersebut dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang berlangsung pada 12 hingga 18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand.

 Dalam forum internasional tersebut, delegasi Republik Indonesia dipimpin langsung oleh Destry bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Pihak otoritas moneter mengungkapkan bahwa iklim ekonomi dunia saat ini masih memperlihatkan daya tahan meskipun terus dibayangi beragam tantangan, mulai dari eskalasi ketegangan geopolitik, fragmentasi sektor perdagangan, ancaman keamanan siber, hingga risiko gejolak di pasar keuangan. 

Dalam keterangan resminya pada Minggu (18/10/2026), BI menilai pendorongan LCT merupakan langkah krusial untuk menekan ketergantungan terhadap mata uang negara ketiga serta meminimalkan paparan dampak fluktuasi nilai tukar global.

Langkah perluasan transaksi berorientasi mata uang lokal ini diproyeksikan mampu membentengi perekonomian kawasan dari tekanan yang bersumber dari eksternal.

Pembayaran Digital Lintas Negara

Di samping implementasi LCT, BI menaruh perhatian besar pada pengembangan ekosistem sistem keuangan digital yang tepercaya serta inovatif. 

Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Presidensi G20 yang berhasil memperjelas acuan hukum maupun regulasi bagi inovasi keuangan digital, sehingga aspek integritas pasar, stabilitas sistem keuangan, dan perlindungan konsumen tetap terjaga.

Terkait pengembangan sistem pembayaran antarnegara, Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan dukungan Bank Indonesia:

"Kami mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Perbaikan ini akan memberi manfaat bagi dunia usaha, memfasilitasi perdagangan internasional, serta mendorong inklusi keuangan," tutur Destry.