ASEAN Siapkan Langkah Kerja Sama Untuk Hadapi Jaringan Scam

Pada Juni 2026, ASEANAPOL Scam Combat Task Force menggelar lokakarya di Semarang yang membahas antara lain bukti digital, investigasi keuangan, blockchain, aset kripto, dan kerja sama penegakan hukum internasional. Lebih dari 60 peserta mengikuti kegiatan tersebut.

ASEANAPOL juga tengah mendorong penguatan pusat anti-scam di negara-negara anggota. Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi, koordinasi operasional, berbagi intelijen, serta mekanisme perlindungan korban.

Program kunjungan antarpusat anti-scam di Thailand, Malaysia, dan Singapura juga dijadwalkan berlangsung pada 20-26 September 2026. Kegiatan tersebut diarahkan untuk berbagi praktik penanganan dan memperkuat pendekatan regional terhadap pusat-pusat scam serta kejahatan lintas negara yang berkaitan dengannya.

Korban Perdagangan Orang Perlu Dibedakan

Penindakan terhadap jaringan scam juga perlu memperhatikan posisi orang-orang yang bekerja di dalam operasi tersebut. Sebagian individu dapat menjadi korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana, sehingga pendekatan hukum perlu membedakan korban dari pihak yang merekrut, mengendalikan, dan mendapatkan keuntungan dari operasi.

ASEAN pada Agustus 2026 telah memvalidasi indikator regional terkait perdagangan orang untuk eksploitasi kriminal dan materi penerapan prinsip non-pemidanaan. Instrumen tersebut dapat membantu aparat mengidentifikasi korban yang dipaksa melakukan tindak pidana serta mengarahkan penyidikan kepada pihak yang mengendalikan jaringan.

Tantangan Penindakan Lintas Negara

Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yordan Gunawan mengatakan penanganan scam lintas negara menghadapi persoalan yurisdiksi, perbedaan sistem hukum, serta mekanisme untuk memperoleh bukti dan aset secara sah. Kondisi tersebut membuat satu negara tidak dapat mengandalkan penindakan secara sepihak.

Karena itu, pertukaran informasi perlu diikuti dengan mekanisme yang memungkinkan data diverifikasi dan segera digunakan untuk penyidikan sesuai hukum masing-masing negara.

Kecepatan menjadi faktor penting karena bukti digital dan dana dapat berpindah dalam waktu singkat. Semakin lama koordinasi dilakukan, semakin besar kemungkinan aset atau bukti yang dibutuhkan untuk membongkar jaringan berpindah ke yurisdiksi lain.

Penguatan kerja sama ASEAN pada akhirnya tidak hanya menyangkut penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pelacakan aliran dana, pengamanan bukti digital, pemulihan kerugian korban, dan perlindungan terhadap orang yang menjadi korban eksploitasi jaringan scam.