KAI Usulkan Impor 23 KRL Bekas Jepang, Solusi Darurat untuk Armada Jabodetabek

JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kembali mengusulkan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang untuk menutup kebutuhan armada Commuter Line Jabodetabek.

Usulan tersebut disampaikan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

KAI mengusulkan pengadaan 23 trainset KRL bukan baru yang terdiri dari tujuh trainset dengan konfigurasi SF12 dan 16 trainset SF8. Armada tersebut diproyeksikan untuk menggantikan sejumlah KRL yang telah berusia lebih dari 40 tahun.

Bobby menjelaskan, impor KRL bekas diposisikan sebagai solusi transisi. Langkah tersebut ditempuh sambil menunggu kapasitas produksi kereta dalam negeri, khususnya PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, meningkat.

“Ini sebagai transisi kita,” kata Bobby.

KAI Kejar Solusi untuk Kekurangan Armada

Kebutuhan tambahan armada menjadi perhatian KAI seiring meningkatnya jumlah pengguna Commuter Line Jabodetabek.

KAI mencatat jumlah pengguna KRL Jabodetabek mencapai 401 juta pelanggan sepanjang 2025. Hingga Januari-Agustus 2026, jumlah pengguna telah mencapai 277,2 juta pelanggan.

Di sisi lain, sejumlah armada yang saat ini beroperasi telah berusia cukup tua. Menurut Bobby, sebagian KRL bahkan telah berusia lebih dari 40 tahun.

Kondisi tersebut membuat KAI membutuhkan tambahan rangkaian dalam waktu relatif cepat.

Bobby menyebut impor KRL bekas dari Jepang dapat menjadi salah satu pilihan karena proses pengadaannya dinilai lebih cepat dibandingkan membeli kereta baru.

Menurutnya, apabila izin diberikan, KRL bekas tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk didatangkan. Sementara pengadaan KRL baru membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua tahun.

Mengapa KAI Memilih KRL Bekas?

Pilihan tersebut tidak terlepas dari persoalan kapasitas produksi dalam negeri.

KAI saat ini memiliki pengadaan KRL baru dari INKA. Namun, produksi dalam negeri dinilai belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan armada dalam waktu cepat.

Karena itu, KAI mengusulkan agar kebutuhan jangka pendek ditutup melalui KRL bukan baru, sementara penguatan kapasitas industri nasional tetap berjalan.

Bobby mengatakan KAI tidak ingin impor kereta baru dalam jumlah besar justru mengganggu produksi industri dalam negeri.

“Kalau kita impor baru, nantinya produksi kereta dalam negeri akan terganggu. Kalau bekas ini hanya untuk transisi,” ujarnya.

Dengan skema tersebut, impor KRL bekas diposisikan sebagai jembatan hingga kemampuan produksi nasional dapat mengejar kebutuhan operator.

Akan Digunakan Sekitar 10 Tahun

KAI memperkirakan KRL bekas yang nantinya didatangkan dari Jepang dapat digunakan selama sekitar 10 tahun.

Periode tersebut diharapkan cukup untuk memberi waktu kepada industri dalam negeri meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi kebutuhan sarana KRL secara lebih besar.

Bobby mengatakan kebutuhan tambahan armada bersifat mendesak karena jumlah pengguna terus meningkat dan keluhan terkait kapasitas layanan masih muncul.

KAI juga memproyeksikan kebutuhan kapasitas angkutan KRL akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Dalam rapat sebelumnya, Bobby menyebut jumlah penumpang harian dapat mencapai sekitar 2,5 juta hingga 3 juta orang.

Tidak Semua Stasiun Siap untuk 12 Kereta

Ada alasan teknis di balik perbedaan konfigurasi 23 trainset yang diusulkan.

Dari total tersebut, tujuh trainset menggunakan konfigurasi SF12, sedangkan 16 trainset menggunakan konfigurasi SF8.

SF12 berarti satu rangkaian terdiri dari 12 kereta, sementara SF8 terdiri dari delapan kereta.

Bobby menjelaskan, konfigurasi tersebut disesuaikan dengan kondisi infrastruktur stasiun yang ada.

Tidak seluruh peron stasiun saat ini siap melayani rangkaian dengan 12 kereta. Karena itu, KAI mengusulkan kombinasi SF12 dan SF8 agar armada dapat disesuaikan dengan kondisi operasional di lapangan.

DPR Beri Persetujuan dengan Syarat

Usulan impor tersebut mendapat persetujuan Komisi VI DPR RI dalam rapat pada Rabu (23/9).

Namun, persetujuan tersebut disertai penekanan agar pengadaan KRL bukan baru tidak mengurangi perhatian terhadap pengembangan industri perkeretaapian nasional.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan pengadaan sarana bukan baru tersebut ditempatkan sebagai solusi transisi untuk memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan, khususnya KRL Jabodetabek.

Komisi VI juga meminta KAI memperkuat sinergi dengan INKA dan meningkatkan tingkat kesiapan teknologi serta kesiapan manufaktur perusahaan tersebut.

Dengan demikian, impor KRL bekas tidak diarahkan menjadi pengganti permanen produksi dalam negeri.

Berbeda dengan Polemik 2023

Rencana impor KRL bekas Jepang kali ini mengingatkan kembali pada polemik serupa yang terjadi pada 2023.

Saat itu pemerintah memutuskan tidak mengimpor KRL bekas Jepang dan memilih sejumlah alternatif, termasuk pengadaan KRL baru serta pengembangan produksi dalam negeri.

Situasi yang dihadapi KAI pada 2026 berbeda dalam konteks kebutuhan armada dan kapasitas produksi yang tersedia. Kali ini KAI mengajukan impor sebagai solusi transisi sembari meningkatkan kemampuan produksi nasional.

Karena itu, keputusan terbaru tersebut juga membawa dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan: menjaga kapasitas layanan KRL Jabodetabek dan memastikan industri kereta nasional tetap berkembang.

Menunggu Proses Perizinan

KAI masih perlu menyelesaikan proses perizinan sebelum rencana impor dapat direalisasikan.

Bobby mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendapatkan dispensasi impor barang bukan baru.

Jika proses tersebut berjalan sesuai rencana, tambahan 23 trainset dapat menjadi salah satu instrumen untuk menutup kebutuhan armada dalam masa transisi.

Di saat yang sama, KAI tetap harus menyelesaikan persoalan armada KRL buatan dalam negeri. Sebelumnya, tujuh trainset KRL iE305/CLI-225 produksi INKA menjalani pemeriksaan dan perawatan secara bertahap sebelum kembali digunakan. KAI menyatakan aspek keselamatan dan keandalan menjadi prioritas dalam proses tersebut.

Dua Jalur untuk Menjawab Kebutuhan KRL

Rencana KAI pada akhirnya menempatkan pengadaan KRL dalam dua jalur.

Jalur pertama adalah memenuhi kebutuhan mendesak melalui pengadaan KRL bukan baru dari Jepang. Jalur kedua adalah meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri melalui penguatan INKA.

Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan kebutuhan transportasi masyarakat Jabodetabek dapat dipenuhi di tengah pertumbuhan jumlah pengguna.

Dengan 23 trainset yang diusulkan, KAI berharap kekurangan armada dapat ditutup sementara. Sementara itu, industri nasional diharapkan terus meningkatkan kemampuan produksinya agar kebutuhan sarana KRL ke depan semakin banyak dipenuhi dari dalam negeri.

Bagi jutaan pengguna Commuter Line, persoalan tersebut pada akhirnya berkaitan langsung dengan kapasitas perjalanan, kepadatan kereta, dan ketersediaan armada di tengah mobilitas Jabodetabek yang terus meningkat.