Golkar Depok Menuju 2029: Setelah Naik Kursi, Kini Diuji Kasus Fahd Arafiq

DEPOK — Partai Golkar di Kota Depok memasuki fase politik yang berbeda menjelang Pemilu 2029. Setelah berhasil meningkatkan perolehan kursi DPRD Kota Depok pada Pemilu 2024, partai berlambang pohon beringin itu kini menghadapi perhatian publik menyusul perkara hukum yang menjerat salah satu tokoh nasional yang memiliki keterkaitan kuat dengan jaringan politik keluarga Arafiq, yakni Fahd El Fouz Arafiq.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata-mata mengenai satu perkara hukum, melainkan bagaimana Golkar Depok menjaga konsolidasi, citra organisasi, regenerasi, serta kekuatan elektoralnya menjelang kontestasi politik berikutnya.

Pada Pemilu 2019, Golkar memperoleh lima kursi di DPRD Kota Depok. Lima tahun kemudian, jumlah itu meningkat menjadi tujuh kursi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menetapkan Golkar sebagai partai dengan tujuh kursi DPRD Kota Depok hasil Pemilu 2024.

Kenaikan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa mesin politik Golkar di Depok mampu mempertahankan basis elektoralnya sekaligus menambah representasi di parlemen daerah.

Namun, Pemilu 2024 juga memperlihatkan bahwa kekuatan Golkar tidak hanya berada di tingkat DPRD Kota Depok.

Di tingkat DPRD Jawa Barat, Golkar memperoleh dua kursi dari Dapil Jabar VIII yang mencakup Kota Depok dan Kota Bekasi. Salah satu kursi tersebut ditempati Farabi El Fouz Arafiq. Data resmi DPRD Jawa Barat mencatat Farabi sebagai anggota DPRD Jawa Barat periode 2024–2029 dari Fraksi Golkar, Dapil 8 Kota Depok dan Kota Bekasi.

Sementara itu, di tingkat DPR RI, Ranny Fahd Arafiq terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Dapil Jawa Barat VI yang mencakup Kota Depok dan Kota Bekasi. Data MPR mencatat Ranny Fahd Arafiq sebagai anggota dari Fraksi Golkar untuk periode 2024–2029.