Usai Giring Ganesha, Raja Juli Antoni Ikut Nyatakan Mundur dari Kepengurusan PSI

JAKARTA, semualini.com – Kejutan melanda internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI sekaligus dari seluruh aktivitas keanggotaan partai politik tersebut pada Senin (9/11/2026).

Keputusan pengunduran diri Raja Juli Antoni ini mengemuka tak lama setelah mantan Ketua Umum PSI, Giring Ganesha, juga menyatakan langkah serupa untuk mundur dari struktur partai.

Raja Juli menjelaskan bahwa dirinya telah menyampaikan surat pengunduran diri secara formal serta berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep.

"Saya sudah menyampaikan Surat Pengunduran Diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep. Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan resminya, Senin (9/11/2026).

Mengenai alasan di balik keputusan besarnya tersebut, Raja Juli menegaskan bahwa ia ingin memusatkan perhatian penuh pada amanat penugasan sebagai Menteri Kehutanan di bawah jajaran Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Banyak perintah Bapak Presiden Prabowo dalam pembangunan sektor Kehutanan seperti merehabilitasi hutan, restorasi ekosistem, dan menjaga biodiversitas kita terutama pasca-Karhutla," ungkap Raja Juli membeberkan prioritas kerjanya saat ini.

Ia menambahkan bahwa Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dapat memahami pertimbangan di balik keputusannya dan telah menerima surat pengunduran diri tersebut secara resmi.

"Ketua Umum, Mas Kaesang Pangarep, bisa memahami dan menerima pengunduran diri saya dan berpesan agar saya bekerja lebih keras lagi mengabdi kepada negara yang kita cintai bersama," tuturnya mengutip pesan Kaesang.

Dengan pengunduran diri Raja Juli Antoni dan Giring Ganesha dalam waktu berdekatan, PSI diperkirakan bakal segera melakukan perombakan serta penataan ulang struktur kepengurusan di tingkat DPP guna mengisi kekosongan posisi strategis yang ditinggalkan.